Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Headline / Justice Collaborator Yan Anton Terancam Ditolak KPK

Justice Collaborator Yan Anton Terancam Ditolak KPK

Bupati non aktif Banyuasin Yan Anton Ferdian saat tiba di PN Tipikor Kelas I A Palembang. Foto-Ferdinan/Koransn

Palembang, KoranSN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riadi, Kamis (2/3/2017) mengungkapkan, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Banyuasin, terdakwa Yan Anton Ferdian telah mengajukan Justice Collaborator (JC). Namun, JC tersebut terancam ditolak KPK.

Diungkapkan Roy, terancam ditolaknya JC Yan Anton dikarenakan dalam dugaan kasus suap penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin, Yan Anton adalah pelaku utamanya.

“Baru minggu kemarin Yan Anton mengajukan JC ke KPK. Saat ini, JC tersebut masih dipelajari, belum disetujui oleh pimpinan KPK. Hal ini dikarenakan, pelaku utama tidak bisa mendapatkan JC. Meskipun demikian, KPK masih mempelajarinya, karena siapa tahu Yan Anton bisa saja mendapatkan JC jika ia nantinya membuka perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara yang kini menjerat Yan Anton,” terangnya.

Dilajutkan Roy, dalam perkara korupsi yang ditangani KPK, hak setiap terdakwa dapat mengajukan JC. Karena, jika JC dikabulkan pimpinan KPK dan juga Majelis Hakim maka hukuman pidana dapat menjadi ringan.

“Tapi mendapatkan JC tersebut kan ada persyaratan dan peraturannya, dimana untuk pelaku utama dan residivis itu tidak bisa mendapatkan JC,” tandasnya.

Sementara saat Yan Anton dihadirkan dalam persidangan menjadi saksi terdakwa Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan terdakwa Kirman (Direktur PT Aji Sai) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang, mengungkap dugaan sejumlah aliran dana yang diduga diterima oleh penegak hukum.

Dikatakan Yan Anton, disaat Merki Bakri (mantan Kepala Dinas Pendidikan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata) ditahan Polda Sumsel terkait masalah hutang Rp 2 miliar lebih dengan Reza Falevi (Staf di Dinas Pendidikan Banyuasin), ia kemudian menggelar pertemuan dengan Sekda Banyuasin, Firmansyah dan Asisten II Setda Banyuasin, Rislani A Gafar. Dalam pertemuan tersebut Sekda dan Asisten II memintanya agar menemui Irjen Pol ‘DP’ untuk meminta tolong agar memberikan penangguhan tahanan kepada Merki Bakri.

“Berdasarkan saran dari Sekda dan Asisten II inilah, kemudian saya dan Rustami datang ke rumah dinas Irjen Pol ‘DP’. Setiba di sana, kami bertemu Irjen Pol ‘DP’ lalu saya menyampaikan permintaan tersebut. Usai menyampaikan, permintaan kami tidak dijawab, ya atau tidak oleh Irjen Pol ‘DP’. Beliau hanya menyampaikan, ‘nanti saya butuh waktu’. Kemudian satu minggu berikutnya, saya dan Rustami kembali menemui Irjen Pol ‘DP’. Dalam kunjungan yang kedua inilah, kami membawa uang Rp 100 juta dan  memberikannya kepada Irjen Pol ‘DP’. Saat itu beliau sepertinya tidak mau menerima uangnya. Dikarenakan tanggapan beliau kurang begitu berkenan, jadi saya katakan, ‘itu pinjaman saja Pak’. Lalu saya dan Rustami pulang. Selain uang itu, ada juga uang yang saya berikan kepada Kombes Pol ‘DS’ Rp 75 juta, kepada AKBP ‘RP’ senilai Rp 25 juta. Semua uang itu diberikan sebagai permintaan kami agar Merki tidak ditahan. Bahkan atas kejadian itu, saya juga telah diperiksa di Mabes Polri,” ungkap Yan Anton dalam persidangan.

Baca Juga :   Mayat Leher Terjerat Tali Ditemukan di Parit Jalan Kapten A Rivai Palembang

Dilanjutkan Yan Anton, dirinya tidak mengetahui persis asal uang yang diserahkan tersebut dari mana. Sebab, uang tersebut diambil Rustami dari tas miliknya, yang di dalamnya telah bercampur antara uang pribadinya dengan uang pemberian dari SKPD di Banyuasin.

“Rustami itu masih kerabat saya, dari itu ia saya percayakan memegang tas. Di dalam tas itu berisi uang saya dan juga ada uang dari pemberian-pemberian SKPD yang diterima Rustami. Misalkan, jika saya butuh uang maka saya minta ke Rustami, lalu Rustami mencarikannya dengan meminta kepada SKPD seperti Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin. Setelah uang diberikan, uangnya dimasukan Rustami ke dalam tas tersebut. Seperti uang Rp 300 juta dari Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Banyuasin, usai diterima Rustami, uang ini juga diletakan Rustami di dalam tas itu,” terangnya.

Sambung Yan Anton, terkait uang yang diterimanya dari ULP merupakan uang bagiannya dari 2 persen nilai kontrak proyek yang dipotong oleh ULP. Dirinya mengetahui hal itu setelah disampaikan oleh Sekda Firmansyah.

“Awalnya Sekda memangil Kepala ULP Banyuasin dan Asisten II. Dalam pertemuan itu mereka membahas pemotongan uang 2 persen dari nilai kontrak proyek yang dimenangkan kontrakor. Setelah itu Sekda menyampaikan ke saya sehingga sayapun diberikan uang Rp 300 juta yang uangnya saya terima dari Kepala ULP melalui Rustami. Sedangkan bagaimana para kontraktor di Banyuasin dapat memenangkan proyek, itu semuanya diatur SKPD masing-masing. Sebab, selama ini jika saya meminta uang saya selalu sampaikan ke Rustami, kemudian Rustami menyampaikan ke Sekda dan Asiten II yang selanjutnya diteruskan ke Kepala SKPD. Nah, saat diperiksa KPK barulah saya tahu jika uang yang saya terima itu dari fee proyek-proyek yang diterima SKPD,” jelasnya.

Usai mendengarkan kesaksian Yan Anton, kemudian JPU KPK menanyakan, apakah Yan Anton yang memerintahkan Sekda dan Asisten II memberikan uang ke pimpinan DPRD Banyuasin.

Dikatakan Yan Anton, jika awalnya dirinya tidak pernah menyampaikan pemberian uang maupun mendengar permintaan uang dari DPRD Banyuasin terkait pembahasan APBD. Dirinya baru mengetahuinya, usai menerima laporan dari Merki Bakri setelah Merki memberikan uang ke DPRD untuk pembahasan APBD.

Baca Juga :   Bawa Pistol dan Pisau di Pinggang Warga Plaju Darat Ditangkap

“Merki menyampaikan kepada saya usai memberikan uang Rp 2 miliar ke Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam. Ketika itulah, baru saya tahu ada pemberian uang ke DPRD. Jadi bukan saya yang memerintahkan hal itu. Pemberian uang itu terjadi hasil pertemuan Sekda dan Asisten II yang merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertemu dengan pimpinan DPRD Banyuasin dan Badan Anggaran (Banggar). Sebab usai pertemuan itu, Sekda dan Asisten II menyampaikan hasil pertemuan yang hasilnya, pemberian uang ke DPRD Banyuasin. Pemberian uang ke DPRD juga terkait janji politik saat saya Pilkada,” tandasnya.

Sementara terdakwa Sutaryo saat dihadirkan menjadi saksi mengutarakan, dalam perkara ini dirinya diperintahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin baik yang  masih dijabat Merki Bakri maupun telah dijabat terdakwa Umar Usman untuk mencarikan uang guna kepentingan Yan Anton. Dimana uang tersebut didapatkannya dari para kontraktor pemenang lelang.

“Setiap adanya permintaan uang, baik dari Merki Bakri maupun Umar Usman selalu menelpon saya. Lalu saya menemui  kontraktor pemenang lelang di dinas pendidikan untuk meminta uang fee sebagai tanda uang muka proyek yang akan didapatkan kontraktor itu ditahun berikutnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Sutaryo, saat Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin masih dijabat Merki Bakri. Dirinya bersama Merki pernah menemui AKBP ‘IA’.

“Dalam pertemuan itu, kami membicarakan kesepakatan terkait laporan LSM yang melaporkan adanya dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Banyuasin. Hasil pertemuan itu terjadi kesepakatan antara kami dan AKBP ‘IA’, yang hasilnya Dinas Pendidikan Banyuasin tidak terindikasi korupsi. Kesepakatan itu bisa terjadi karena kami memberikan uang 1,5 persen dari fee 20 persen yang kami terima dari para kontraktor pemenang proyek. Nominal uangnya saya lupa, tapi yang memberikan uang itu saya dan Merki sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Selain itu juga ada pemberian THR untuk kejaksaan, nominalnya saya juga lupa. Tapi kalau ditotalkan, untuk semua pemberian uang dan THR ke polisi dan kejaksaan dari 2013, 2014 dan 2015 jumlahnya ada sekitar Rp 4 miliar,” tutupnya.

Terpisah, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi terkait nama-nama mantan pejabat Polda Sumsel disebut dalam persidangan karena diduga menerima uang untuk mengurus Merki Bakri yang ditahan Polda Sumsel, kemudian tentang dugaan penerimaan uang THR serta terkait dugaan kesepakatan antara AKBP ‘IA’ dengan Sutaryo dan Merki Bakri terkait laporan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Banyuasin, Ia mengungkapkan jika saat ini sedang proses sidang di pengadilan.

“Kan sedang proses di pengadilan, tunggu apa perintah hakim. Kita hormati prosesnya, terima kasih,” singkat Irjen Pol Agung Budi Maryoto. (ded)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Ungkap Kasus Narkotika dan Senpi, 5 Anggota Intel Polres Prabumulih Terima Rewards

Prabumulih, KoranSN Sebanyak lima personil Polres  Prabumulih dari satuan Intelkam mendapatkan reward, setelah berhasil mengungkap …