Home / Gema Sriwijaya / Kades Diingatkan Agar Dana Desa Jangan Sampai Silpa

Kades Diingatkan Agar Dana Desa Jangan Sampai Silpa

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2018-2023
Kadis PMD-P3A Muratara Firdaus sedang memimpin rapat dengan Kades dan Camat se Kabupaten Muratara. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-P3A) mengingatkan kepada seluruh kepala desa (Kades) dalam wilayah Kabupaten Muratara, jangan sampai dana desa (DD) terlalu banyak silpa alias dikembalikan ke kas negara, sebab akan berpengaruh pada pencairan dana desa selanjutnya.

“Kami berharap dana desa itu tidak memiliki silpa yang banyak, supaya tidak mempengaruhi pencairan tahun berikutnya,” kata Kepala Dinas PMD-P3A Muratara Firdaus saat memimpin rapat di ruang Bina Praja Pemkab Muratara, Kamis (22/2/2018).

Ia menjelaskan ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan di desa itu karna tidak seluruh desa sama. “Juknis itu rata-rata generalisasi, istilahnya belum tentu desa itu cocok dengan juknis yang ada. Tetapi kemungkinan di desa itu ada namun diwaktu pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan, misalnya dia mau melaksanakan pembangunan siring tau-tau tanahnya longsor karna di pinggir sungai otomatis itu tidak bisa. Oleh karena sudah lewat perubahan akibatnya menjadi silpa,” kata Firdaus.

Disinggung mengenai pembangunan dari dana desa, Firdaus mengatakan masih tetap di pembangunan infrastruktur. Dari pembangunan itu 30 persen dana itu dibuat untuk harian orang kerja (HOK) menjadi padat karya tunai. Jadi diharapkan dana yang masuk desa itu dinikmati masyarakat desa baik dalam rangka meningkatkan ekonomi dan lain-lain.

“Untuk laporan realisasi dana desa tahun 2017 masih ada kendala, sebab kemarin itu ada pelantikan kepala desa di awal tahun kemudian pemilihan kepala desa di akhir tahun,” ujarnya.

Sementara Camat Nibung Nil Meizar mengatakan, selaku pemerintah kecamatan pihaknya selalu mengawasi APBDes sehingga kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di TW 1 atau TW 2 akan melakukan perbaikan di APBDes dan jangan sampai diakhir tahun adanya silpa.

“Di perubahan itu kita lihat nanti apa yang tidak bisa dilaksanakan dan apa yang bisa, dan kami optimis di Kecamatan nibung tidak akan ada silpa di tahun 2018 ini,” pungkasnya. (snd)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Sekda Janji Laporkan PNS OKI Bolos ke Menpan RI

Kayuagung, KoranSN Usai mendapat libur Idul Fitri selama 11 hari, para Aparatur Sipil Negara (ASN) ...

error: Content is protected !!