Kadis PUCK dan Ketua Lelang Berperan dalam Dugaan Korupsi Tugu Batas Kota Palembang

Tampak salah satu tugu perbatasan Kota Palembang. (Foto dokumen ferdinan/koransn)

Palembang, KoranSN

Berdasarkan fakta persidangan dugaan korupsi proyek tugu perbatasan Kota Palembang yang kini sidangannya masih bergulir di Pengadilan Tipikor Palembang mengungkap, jika Kadis PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang yang menjabat saat dugaan kasus ini terjadi serta Ketua Pokja Lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki peran dalam dugaan kasus ini.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Andi Andri Utama melalui Kasubsi Penuntutan, Hendy Tanjung, Minggu (29/9/2019) mengatakan, dalam persidangan agenda saksi ahli Teknik Pembangunan dari Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri), Dr Raja Marpaung yang digelar minggu lalu, diketahui jika hasil dari pengecekan dan pengukuran pembangunan tugu yang dilakukan saksi ahli, didapati progres pembangunan tugu terdapat kekurangan yakni pekerjaanya masih 80 persen.

“Tetapi oleh Kadis PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang yang juga Pengguna Anggaran (PA) bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan jika pekerjaan proyek yang baru 80 persen tersebut dinyatakan 100 persen, sehingga terjadi pencairan pembayaaran pekerjaan dan berujung terjadinya kerugian negara dalam dugaan kasus ini,” ungkapnya.

Masih dikatannya, selain itu fakta persidangan juga mengungkap jika Ketua Pokja Lelang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam proyek tugu batas Kota Palembang tersebut telah mengarahkan perusahaan pemenang proyek berdasarkan arahan dari KPA dan PPK.

“Fakta persidangan bedasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi Bambang selaku Ketua Pokja ULP telah menerangkan di persidangan jika pengadaan tugu batas sudah diarahkan oleh PPK dan KPA, hingga proyek tersebut dimenangkan oleh saksi selaku Ketua Pokja ULP,” terangnya.

Baca Juga :   Berkas Perkara dan Barang Bukti 5 Komisioner KPU Palembang Dilimpahkan ke Jaksa

Lebih jauh ditegaskannya, pada perkara ini terdakwa Khairul Rizal selaku PPK proyek melakukan pelanggaran Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan tugas pokok terdakwa sebagai PPK.

“Jadi PPK selaku pelaksana kegiatan tidak melakukan tupoksinya, yang salah satunya adalah tidak membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri),” katanya.

Lanjutnya, sedangkan untuk jadwal persidangan empat terdakwa dalam dugaan kasus ini akan digelar kembali Senin 7 Oktober 2019 mendatang.

“Jadi besok (hari ini) tidak ada agenda persidangannya. Sidang akan kembali digelar Senin 7 Oktober 2019 mendatang,” tandasnya.

Diketahui adapun empat terdakwa dalam dugaan kasus ini yang kini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tipikor Palembang yakni; terdakwa Khairul Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga Kasi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Pemkot Palembang, terdakwa M Ichsan Pahlevi dan Ahmat Thoha yang keduanya merupakan kontraktor dan terdakwa Asmol Hakim selaku Konsultan Pengawas.

Diberitakan sebelumnya, pada persidangan keempat terdakwa tersebut telah didakwa Tim Jaksa Penutut Umum (JPU) Kejari Palembang dengan Pasal2, Pasal 3, Pasal 9 Jo Pasal 55 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polresta Palembang hingga akhirnya, Rabu (17/6/2019) keempatnya saat itu dilimpahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polresta Palembang ke Jaksa Kejari Palembang.

Baca Juga :   Polisi Bidik Tersangka Baru Kasus Tewasnya Siswa SMA Taruna Palembang

Usai diserahkan ke jaksa, keempatnya dijebloskan Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang ke penjara Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pakjo Palembang. Menindaklanjuti pelipahan tersebut, Senin (29/7/2019) Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Bukan hanya itu, di hari yang sama Jaksa Pidana Khusus Kejari Palembang juga melakukan penyitaan uang kerugian negara dalam dugaan kasus ini. Adapun jumlah uang yang disita, yakni sebesar Rp 505.923.660,08.
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palembang, Andi Andri Utama saat itu mengatakan, uang senilai Rp 505.923.660,08 yang diserahkan oleh istri keempat tersangka tersebut merupakan total kerugian negara dalam dugaan kasus pembangunan tugu perbatasan di Jakabaring.

“Uang tersebut dikumpulkan keempat tersangka dengan patungan, yang kemudian diserahkan oleh masing-masing istri keempat tersangka kepada kami selaku Jaksa Kejari Palembang untuk diserahkan ke kas negara. Terkait pengembalian kerugian negara tersebut, tentunya tidak menghapus perbuataan pidana dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh para tersangka,” tegas Andi saat itu. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Polisi Tembak Tersangka Narkoba  Menyerang Petugas

Medan, KoranSN Tim Anti Bandit (Tekab) Polsek Medan Timur, Sumatera Utara, menembak tersangka pengguna Narkoba …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.