Kejagung Periksa Mantan Aspri Imam Nachrowi, Korupsi Dana Hibah KONI

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa dua pejabat Kemenpora dan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi sebagai saksi, terkait penanganan kasus dugaan korupsi bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017.

Saksi-saksi yang diperiksa di Kantor Jampidsus Kejagung, Jakarta, Selasa (19/5/2020), adalah Chandra Bhakti selaku Staf Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga merangkap Plt Deputi Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Washinton Sigalingging selaku Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Keolahragaan merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Deputi Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Penyidik juga memeriksa Miftahul Ulum di rutan. Ulum adalah mantan asisten pribadi eks Menpora Imam Nahrawi.

Baca Juga :   Kecanduan Narkoba, Petani Jadi Kurir Sabu

“Pemeriksaan terhadap saksi Miftahul Ulum dilakukan oleh penyidik di Rutan Salemba Cabang KPK,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono di Jakarta.

Pemeriksaan tiga saksi tersebut sekaligus membantah keterangan Miftahul Ulum dalam persidangan tanggal 15 Mei 2020 di Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyebut anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi dan eks Jampidsus Kejagung Adi Toegarisman menerima dana hibah KONI. Pasalnya, proses hukum kasus ini masih berjalan.

“Dengan adanya pemeriksaan tiga saksi tersebut, maka menepis keterangan saksi Miftahul Ulum dalam persidangan tanggal 15 Mei 2020 di Pengadilan Tipikor yang mengatakan ‘BPK untuk inisial AQ yang terima Rp3 miliar itu (anggota BPK) Achsanul Qosasi, kalau Kejaksaan Agung (eks Jampidsus) Adi Toegarisman. Setelah itu (pemberian uang) KONI tidak lagi dipanggil oleh Kejagung, karena hingga saat ini penyidikan perkara tersebut masih berjalan untuk mengumpulkan bukti dan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK,” kata Hari.

Baca Juga :   Sepeda Motor Dibegal di Jembatan Ampera

Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, agar dapat mengungkap terjadinya tindak pidana dan menetapkan tersangka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Sebelumnya, jaksa penyidik telah memeriksa 51 saksi dan dua ahli serta telah menyita 253 dokumen dan surat dalam kasus ini.

Selain itu, sejak 16 September 2019, pihak Kejagung telah meminta bantuan kepada BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini. (Antara/ded)

Iklan Polres Lahat

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pakar: Pelimpahan Kasus OTT di Kemendikbud ke Kepolisian Sudah Tepat

Jakarta, KoranSN Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita menyebut langkah Komisi Pemberantasan Korupsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.