Sabtu , November 17 2018
Home / Headline / Kejari Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Oknum PNS Pemkot Palembang ke Pengadilan

Kejari Limpahkan Berkas Dugaan Korupsi Oknum PNS Pemkot Palembang ke Pengadilan

Tampak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Andi Andri Utama saat menujukkan barang bukti uang yang disita dari tersangka dugaan korupsi pengadaan lift Kantor BPKAD Kota Palembang. (foto-ferdinand/koransn.com/ist)

Palembang, KoranSN

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Kamis (1/11/2018) melimpahkan berkas perkara oknum PNS Pemkot Palembang berinisial ‘AR’ yang merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang tahun anggaran 2016 ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang.

Selain itu, berkas perkara satu tersangka lainnya yakni ‘MA’ selaku pihak rekanan dari salah satu perusahaan di Jakarta juga dilimpahkan Jaksa Kejari Palembang ke pengadilan.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Andi Andri Utama mengatakan, pelimpahan berkas perkara kedua tersangka ke pengadilan dilakukan, lantaran sebelumnya berkas telah dinyatakan lengkap (P21) serta juga telah dilakukan tahap dua dari jaksa penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang.

“Dari itulah hari ini berkas perkara tersangka ‘AR’ yang merupakan oknum PNS Pemkot Palembang, dan tersangka ‘MA’ telah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Klas I A Palembang,” ungkapnya.

Masih dikatakan Andi, dalam pelimpahan tersebut pihaknya juga menyerahkan berkas dakwaan kedua tersangka yang nantinya akan dibacakan dalam persidangan.

“Jadi kami juga telah melimpahkan surat dakwaan dengan nomor: PDS-01/N.6.10/Ft.1/P-29/2018. Dengan telah dilakukan pelimpahan berkas tersangka maka tersangka ‘AR’ dan ‘MA’ dalam waktu dekat segera disidangkan di PN Tipikor Klas I A Palembang,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakannya, dalam dugaan korupsi ini tersangka ‘AR’ dan ‘MA’ disangkakan dengan Pasal Primer Juncto Pasal Subsider. Dimana untuk Primer, kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2009 tentang pemberantasaan tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Pasal Subsider, kedua tersangka dijerat Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan atau Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Sementara untuk tersangka baru dalam perkara ini nanti kita lihat berdasarkan fakta persidangan kedua tersangka, yang persidangannya akan digelar di PN Tipikor Palembang dalam waktu dekat ini,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Palembang, Andi Andri Utama telah mengungkapkan, untuk tersangka baru dari Pejabat Pemkot Palembang dalam dugaan kasus ini kemungkinan ada. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu hasil dari persidangan tersangka ‘AR’ dan ‘MA’.

“Dalam sidang nanti akan terungkap peran tersangka ‘AR’ dan ‘MA’, peran para saksi, termasuk peran Kepala BPKAD Palembang saat itu, serta peran panitia lelang dan penyedia pekerjaan pengadaan lift tersebut. Apabila dari peran mereka ini ditemukan bukti adanya keterlibatan maka akan dilakukan penyidikan guna dimintai pertangungjawaban secara hukum. Jadi, saya menilai jika dalam perkara ini untuk tersangka baru dari Pejabat Pemkot Palembang tidak menutup kemungkinan ada,” tegas Andi saat itu.

Diberitakan sebelumnya, dalam mengungkap dugaan kasus korupsi pengadaan lift di Kantor BPKAD Palembang tersebut, Kejari Palembang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap dua yakni penyerahan tersangka beserta barang dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum.

“Jadi untuk dugaan korupsi pengadaan lift BPKAD Palembang ini, kami selalu koordinasi dengan KPK. Bukan hanya itu, dalam tahap dua tersangka ‘AR’ dan ‘MA’ yang dilakukan, kami dari Kejari Palembang juga berkonsultasi dengan KPK,” kata Kasi Pidsus, Andi Andri Utama saat melakukan tahap dua tersangka ‘AR’ dan ‘MA’ di Kejari Palembang, Selasa lalu (18/9/2018).

Masih dikatakan Andi, dalam tahap dua tersangka tersebut memang pihaknya dari Kejari Palembang tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka.

“Kedua tersangka tidak kami tahan, karena adanya pertimbangan yang mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP. Dimana dalam pasal ini, penahanan baru dilakukan jika tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang sama. Dikarenakan ‘AR’ dan ‘MA’ kooperatif, tidak ditahan selama proses penyidikan, serta tersangka mengembalikan uang Rp 249 juta lebih dari kerugian negara Rp 310 juta. Untuk itulah dalam tahap kedua ini tersangka ‘AR’ dan ‘MA’ tidak kami tahan,” jelasnya.

Sekedar mengingatkan, adapun nilai proyek pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2016 tersebut, yakni senilai Rp 1,4 miliar. Dari penyelidikan jaksa Kejari Palembang, dalam dugaan kasus ini ditemukan bukti dugaan pidana korupsi hingga negara mengalami kerugian Rp 310 juta, hingga jaksa menetapkan ‘AR’ dan ‘MA’ sebagai tersangka.

“Bahkan untuk mengungkap dugaan kasus ini kami juga sudah memeriksa 32 saksi yang diantaranya; saksi dari Pejabat Pemkot Palembang. Bahkan sebelumnya, kami telah memeriksa kedua tersangka, dimana dalam pemeriksaan tersebut untuk tersangka ‘AR’ dicecar 33 pertanyaan terkait proses pengadaan lift di BPKAD Palembang. Hal ini dilakukan, karena ketika dugaan kasus ini terjadi ‘AR’ merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga tersangka ‘AR’ jelas mengetahui proyek pengadaan lift tersebut,” tegas Kasi Pidsus, Andi Andri Utama.

Kabag Humas Pemkot Palembang, Amiruddin Sandy sebelumnya mengungkapkan, terkait dugaan korupsi pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang, ia berharap semoga dugaan kasus ini bisa segera cepat selesai.

“Intinya, kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kami dari Pemkot Palembang tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semoga permasalahan ini cepat selesai,” jelas Amirrudin Sandy. (ded/den)

CGV Cinemas Segera Hadir di Lantai 3 PTC Mall Palembang

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Istri Driver Taksi Online Berharap Otak Pembunuhan Sofyan Ditangkap

Palembang, KoranSN Meskipun pihak kepolisian Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel kini telah menangkap tiga tersangka dari ...

error: Content is protected !!