Kejati Sumsel Teliti 4 Kardus Dokumen Barang Bukti Dugaan Korupsi Penjualan Gas PT PDPDE

Palembang, KoranSN Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman, Kamis (3/12/2020) mengatakan, pasca penggeledahan di kantor dan mess PT PDPDE kini Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) meneliti dan memeriksa barang bukti empat kardus dokumen yang disita. Diungkapkannya, hal tersebut dilakukan merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan pihak terkait penggeledahan yang telah dilakukan. "Untuk saat ini kami masih meneliti dan memeriksa empat kardus dokumen yang disita dari dua lokasi penggeledahan yakni di Kantor PT PDPDE yang berada di Hotel Swarna Dwipa dan di mess PT PDPDE di Jalan Natuna Palembang," ungkapnya. Masih dikatakannya, sedangkan untuk tersangka dalam dugaan kasus ini belum ada yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pihaknya masih melakukan penyidikan. "Dalam proses penyidikan ini kan Jaksa Penyidik Pidsus melakukan serangkaian penyidikan guna mencari barang bukti guna menetapkan tersangkanya. Nah, salah satu dari rangkaian penyidikan ini yakni penggeledahan yang telah dilakukan tersebut," ujarnya. HALAMAN SELANJUTNYA>> Dilanjutkannya, dari itulah dugaan kasus ini masih terus diproses oleh Kejati Sumsel. "Jadi perkaranya masih terus kami lakukan proses penyidikan," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumsel, Rabu siang (2/12/2020) menggeledah kantor dan mess PT PDPDE. Dalam penggeledahan tersebut petugas menyegel ruangan arsip yang ada di mess PT PDPDE yang berlokasi di Jalan Natuna Palembang. Selain itu petugas kejaksaan juga menyita empat kerdus dokumen untuk dijadikan barang bukti. Untuk diketahui, dalam perkara ini pada, Senin (30/11/2020) Kejati Sumsel telah menerima uang pengembalian kerugian negara senilai Rp 652 juta lebih yang diserahkan oleh salah satu perusahaan dari tujuh perusahaan yang menerima total fee penjualan gas sebesar Rp 66 miliar pada dugaan kasus korupsi PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE). Plt Kajati Sumsel, Oktovianus kala itu mengatakan, dengan adanya satu perusahaan yang telah mengembalikan uang kerugian negara maka saat ini masih ada enam perusahaan lagi yang belum mengembalikan kerugian negara. HALAMAN SELANJUTNYA>> "Pada dugaan kasus korupsi PT PDPDE yang merupakan perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel ini, terdapat tujuh perusahaan swasta yang menerima fee penjualan gas dengan total keseluruhan fee mencapai Rp 66 miliar. Nah, dari tujuh perusahaan itu baru satu perusahaan memiliki itikad baik mengembalikan kerugian negara terkait fee yang terima, yakni senilai Rp 652 juta," ungkapnya. Masih dikatakannya, jika dirinya menghimbau kepada enam perusahaan swasta lainnya yang terlibat turut menerima fee dalam penjualan gas PT PDPDE untuk juga mengembalikan kerugian negara. "Namun kami tegaskan jika dalam Pasal 4 UU Tipikor untuk pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus pidana. Dari itulah proses penyidikan dugaan kasus korupsi PT PDPDE ini terus perjalan," terangnya. Dilanjutkannya, dalam perkara ini pihaknya memang belum menetapkan tersangkanya. Hal ini dikarenakan untuk audit kerugian negara secara keseluruhan masih dalam penghitungan oleh BPK RI. "Karena masih penyidikan dan belum ada penetapan tersangkanya maka kami belum dapat menyampaikan modus dan data secara detail. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan mejamin independensi penyidik Kejati Sumsel," tandasnya. HALAMAN SELANJUTNYA>> Sementara Aspidsus Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo menambahkan, dalam perkara ini PDPDE selaku perusahaan daerah milik Pemprov Sumsel awalnya menyerahkan pengelolaan penjualan gas kepada tujuh perusahaan swasta. Namun ternyata dalam pengelolaan yang dilakukan selama 9 tahun, yakni sejak tahun 2009 sampai tahun 2019 Pemprov Sumsel melalui PT PDPDE hanya menerima hasil penjualan gas sebesar Rp 29 miliar dari total Rp 5 triliun. "Jadi, harusnya yang diterima pemerintah daerah yakni Rp 5 triliun bukan Rp 29 miliar. Dari itulah kami melihat ada kebocoran keuangan yang harusnya diterima Pemprov Sumsel namun ternyata tidak diterima. Nah dari hasil penyidikan inilah, diketahui ada tujuh perusahaan swasta yang menerima fee sebesar Rp 66 miliar tersebut. Sedangkan kalau untuk kerugian negara terkait pembagian keuntungan kini masih dihitung oleh BPK RI," peparnya. Namun dirinya menegaskan, jika penyidikan dugaan kasus di PDPDE masih terus diproses oleh Kejati Sumsel dan Kejagung RI untuk mengungkap tersangkanya. "Dalam proses penyidikan ini nanti pasti akan mengerucut siapa yang harus bertangungjawab sesuai dengan perbuatan dan perannya. Namun untuk saat ini kami masih melakukan penyidikan dalam rangka proses pembuktiannya dulu," tutupnya. (ded)