Ketua DPRD PALI Laporkan Plt Sekwan ke Kejari

Ketua DPRD PALI H. Asri AG melaporkan Plt Sekwan DPRD PALI ke Kejari PALI. (Foto-SN/Anasrul)

PALI, KoranSN

Atas sikap Plt. Sekretaris dan Bendahara DPRD PALI, Son Haji dan Frans yang tidak ada niat untuk menjalin komunikasi, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, membuat pimpinan beserta Anggota DPRD PALI melaporkan permasalahan adanya dugaan penyimpangan di Sekretariat DPRD ke Kejaksaan Negeri kabupaten PALI, Selasa sore (12/1/2021) sekitar pukul 17.00 WIB.

Ketua DPRD PALI, H. Asri AG, SH dalam keterangannya kepada sejumlah media usai melaporkan ke kejari PALI mengatakan bahwa dirinya sejak Senin (11/1/2021) kemarin sudah menunggu Plt. Sekwan dan Bendahara unthm menjelaskan permasalahan yang terjadi.

“Namun, hingga Selasa sore, tidak ada etikad dari Plt. Sekwan dan Bendahara untuk menjalin komunikasi dengan kami. Oleh karena itulah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah inj yaitu dengan melaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini kami laporkan ke Kejaksaan Negeri PALI,” terang Ketua DPRD, Selasa (12/1/2021).

Baca Juga :   Rumah Gubuk Asoma Jadi Rumah Permanen

Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada pihak kejari PALI untuk menelusuri adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di sekretariat DPRD PALI.
“Kami meminta kepada pihak kejaksaan untuk menelusuri, mengecek dan mengklarifikasi kebenaran dari fakta yang ada,” sambung ketua DPRD.

Asri juga kembali menegaskan bahwa dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut ada beberapa point, seperti tidak dibayarnya agen travel PT Purnama Mega Lestari oleh Plt. Sekwan dan Bendahara. “Padahal, uang tersebut sudah dikumpulkan oleh Bendahara lewat pencairan SPPD anggota DPRD PALI yang langsung dipotong oleh Bendahara untuk membayar pihak ketiga itu. Namun, kami terkejut ketika mendapat surat pemutusan kerjasama dari agen travel lantaran, belum dibayarkan. Akibat hal ini, membuat perjalanan dinas menjadi terhambat,” terang Asri.

Kemudian, tempat pihak Anggota DPRD PALI meminjam uang, hingga detik ini belum dibayarkan. “Ketika kami perjalanan dinas, kami terkadang meminjam uang. Nah, tempat kami meminjam uang tersebut belum juga dibayarkan. Padahal, uang tersebut juga sudah dikumpulkan lewat pemotongan pencairan SPPD anggota DPRD,” jelasnya.

Baca Juga :   Wako Ingin Jembatan Layang Lematang Seperti Jambi

“Serta, kami mendapat laporan bahwa biaya perjalanan dinas sekretariat DPRD PALI tidak dibayar. Padahal, dari informasi yang kami dapat, biaya perjalanan dinas tersebut sudah cair. Tetapi, supir dan ajudan pimpinan DPRD beserta staf yang lain belum menerima sepeserpun uang itu. Perlu dipertegas, bahwa kami ini berkegiatan sebagai penyelenggara pemerintahan, bukan kegiatan pribadi,” tutupnya.  HALAMAN SELANJUTNYA  >>

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

HD Wujudkan Impian Petambak Udang Sungai Menang dengan Program Listrik Masuk Tambak

OKI, KoranSN Setelah sebelumnya melaunching listrik masuk sawah, Gubernur Sumsel H Herman Deru kembali meluncurkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.