Kombes (Purn) Soesilo & AKBP Syaiful Terdakwa Dugaan Suap Penerimaan Anggota Polda Sumsel Didakwa Pasal Berlapis

Kedua terdakwa saat menjalani sidang dakwaan. (foto-dedy/koransn)

Palembang, KoranSN

Kombes Pol (Purn) Drg Soesilo Pradoto MKes dan AKBP Syaiful Yahya SSI, terdakwa dugaan kasus suap dalam seleksi penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu Polri anggota kepolisian Polda Sumsel tahun 2016, Senin (16/3/2020) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Dalam persidangan tersebut, kedua terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI, Ibnu Firman Ide Amin dengan pasal berlapis.
Menurut JPU, dalam perkara ini perbuatan terdakwa dinilai pihaknya tebukti telah melakukan dugaan penerimaan uang suap dari sejumlah para peserta seleksi penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu Polri Polda Sumsel tahun 2016.

“Untuk itu kedua terdakwa dengan ini kami dakwa dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 5 ayat (2) huruf a dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” tegas JPU saat membacakan dakwaan dalam persidangan.

Menurut JPU, dalam perkara ini terdakwa Kombes Pol (Purn) Drg Soesilo Pradoto MKes pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Dokter Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Sumsel yang juga Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) dalam panitia seleksi penerimaan anggota polisi di Polda Sumsel. Sedangkan AKBP Syaiful Yahya SSI menjabat Kasubbid Kespol Bid Dokkes Polda Sumsel dan yang juga Sekretaris Tim Rikkes panitia seleksi penerimaan anggota polisi di Polda Sumsel.

Baca Juga :   Begal Motor Sadis di Kemuning Ancam Pelajar dengan Parang

“Pada saat itu yakni di tahun 2016 kedua terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janjiya menerima uang tunai dengan jumlah Rp 6.050.000.000 dari 25 calon anggota polisi yang mengikuti seleksi penerimaan anggota polisi,” ungkapnya.

Dijelaskannya, uang tersebut awalnya diterima oleh sejumlah saksi yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.

“Adapun saksi-saksi yang awalnya menerima uang tersebut, yakni; Fitri Yanti Aditama, Kompol Dr Mansuri SpKF, drg M Fauzan, Brigadir Ahmad Luthfi Nazaruddin, Bripka Suhendri, Eddy Ziswanto, AKP dr Rakhmat Fajar, Eristiana, Bripka Gunawan, AKBP Khopsah, Kompol Yunita, Ipda D Yasin, Romlan, drg Yasmika Siregar MM dan drg Ibnu Ajiedarmo. Setelah diterima lalu semua uang diserahkan kepada terdakwa,” paparnya.

Dikatakannya, dari itulah dalam perkara ini perbuatan kedua terdakwa patut diduga menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan kedua terdakwa.

“Perbuatan kedua terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban mereka selaku anggota Polri dan Tim Rikkes Panitia Seleksi Penerimaan anggota kepolisian tahun 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan anggota kepolisian serta Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian dalam Pasal 3 huruf a dan d,” tandas JPU.

Baca Juga :   Sidang Dugaan Korupsi Kredit Modal Kerja, Saksi Ahli: Ada Penyimpangan Anggaran di Bank Sumsel Babel

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Abu Hanifah SH MH didampingi Hakim Anggota Iskandar Harun dan Arizon Megajaya meminta kedua terdakwa berkoordinasi dengan kuasa hukum, apakah akan mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan JPU).
Dalam persidangan, kuasa hukum kedua terdakwa seusai berkoodinasi dengan terdakwa Kombes Pol (Purn) Drg Soesilo Pradoto MKes dan AKBP Syaiful Yahya SSI menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Setelah mendengarkan jawaban dari kuasa hukum kedua terdakwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Abu Hanifah SH MH menutup persidangan dan akan kembali membuka sidang Senin 23 Maret 2020 mendatang.

“Sedang dengan ini ditutup, dan akan kembali dibuka Senin mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum,” tutup Hakim. (ded)

Iklan Polres Lahat

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pukul Penjaga Malam, Anak Punk Ditusuk 5 Lobang

Lubuklinggau, KoranSN Seorang anak punk bernama Aan (31) warga Gang Betet, Kelurahan Lubuklinggau Ilir, Kecamatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.