Komisi IV DPRD Sumsel Minta Kepala BBPJN Palembang Diganti



Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Anita Noeringhati didampingi sejumlah anggota Komisi IV lainnya saat memberikan keterangan pers. (foto-SN/Anton Wijaya)

Palembang, KoranSN

Komisi IV DPRD Sumsel mengaku kecewa terhadap kinerja Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Palembang. Setiap diundang rapat bersama untuk koordinasi selalu tidak hadir, dan hanya diwakilkan. Padahal, koordinasi dan komunikasi sangat diperlukan, apalagi, Sumsel bersiap menghadapi Asian Games 2018 dan juga banyaknya kondisi jalan nasional di Sumsel yang butuh perbaikan.

“Kami sangat kecewa dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ini, setiap kami ajak untuk berkoordinasi selalu tidak direspon positif. Kondisi ini sudah kami laporkan ke Kementrian PU PR, dan kami minta kepala balai diganti saja karena tidak bisa diajak bekerja sama,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Anita Noeringhati dalam keterangan resminya, didampingi sejumlah anggota Komisi IV lainnya, Senin (6/11/2017).

Baca Juga :   Pemotongan Tumpeng Warnai Peringatan HUT Kodam II/Swj

Menurut Anita, ketidakhadiran Kepala BBPJN sudah tidak bisa ditolerir lagi, karena undangan rapat bersama sudah dilayangkan beberapa kali, sejak bulan Maret, dan hingga kini selalu tidak hadir.

“Kami Komisi IV merasa dilecehkan apalagi yang mengundang itu kan koordinator kami yang juga Ketua DPRD Sumsel, tapi beliau tidak pernah datang. Padahal, rapat bersama ini sangat diperlukan karena kita perlu duduk satu meja, khususnya membahas soal pembangunan di Sumsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN V Palembang (Sumsel-Babel-Lampung), Ir Zamharir Basuni, MMT saat dikonfirmasi membantah sengaja tidak menghadiri undangan rapat Komisi IV DPRD Sumsel. Ia beralasan, ketidakhadirannya dalam setiap undangan rapat dikarenakan sedang tidak berada di Palembang.

“Saya bukannya tidak mau hadir, tapi karena memang sedang ada pekerjaan. Saya kan tidak setiap hari di Palembang. Ada bertepatan dengan undangan rapat saya di Lampung, atau lagi di Jakarta. Jadi, memang tidak ada masalah,” terangnya.

Baca Juga :   Pertama di Indonesia, HD Launching Stiker Hologram Tanda Lunas Bayar Pajak Kendaraan

Ia mengaku, selalu mengirimkan wakil (Kabid) untuk menggantikannya rapat di Komisi IV, tetapi selalu ditolak karena dianggap tidak berkompeten. “Padahal kapasitas yang mewakili saya itu sudah berkompeten,” pungkasnya. (awj)

 

 

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

HD Kawal PSU PALI Berjalan Demokratis dan Transparan

Palembang, KoranSN Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Penukal …