Komisi IV DPRD Sumsel Pertanyakan Dana Pembebasan Lahan Musi IV

Anita NoeringhatI. (foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Komisi IV DPRD Sumsel mempertanyakan dana pembebasan lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan jembatan Musi IV Palembang. Pasalnya, hingga pertengahan tahun ini, Pemprov Sumsel belum juga melakukan pembayaran, sementara dananya sudah dianggarkan dalam APBD Sumsel tahun 2019.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati pada rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (1/7/2019).

Anita menjelaskan, di tahun 2018 lalu, dana pembebasan lahan jembatan Musi IV sudah dianggarkan dan dibayarkan sebesar Rp 9,7 miliar dan di tahun 2019 ini pun sudah dianggarkan kembali oleh Komisi IV DPRD Sumsel sebesar Rp 30,2 miliar.

“Kenapa ini kita tanyakan kembali karena masyarakat sudah menunggu sangat lama. Masyarakat melalui surat ke saya, mereka sudah dipanggil oleh pihak dinas PU Bina Marga. Mereka diminta identitas, membuat pernyataan, fotocopy sertifikat dan pembuatan rekening. Artinya mereka berharap itu segera dicairkan, tapi ternyata ditunda karena ada sanggahan dari LSM,” kata Anita.

Baca Juga :   14.000 Pelajar Ikuti Try Out Akbar di PSCC

Anita mengakui, memang untuk penggunaan anggaran bisa dilakukan hingga 31 Desember 2019 mendatang, tapi sudah seharusnya itu sudah dibayarkan karena sudah disetujui DPRD Sumsel sejak awal tahun 2019.

“Kita menganggarkan itu sudah sejak akhir tahun 2018. Saya sebagai ketua komisi IV DPRD hanya mendorong bagaimana penganggaran jembatan Musi IV dianggarkan di APBD Sumsel,” terang Anita.

Menanggapi ini, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mengatakan, keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan jembatan Musi IV kepada masyarakat bukan karena kesengajaan tapi hanya untuk memastikan bahwa masyarakat yang menerima nantinya benar-benar pemilik lahan tersebut. Pemprov Sumsel melalui dinas teknis yakni PU Bina Marga tidak ingin pembayaran yang dilakukan secara sebagian nantinya menjadi masalah karena bisa saja lahan tersebut setelah dibayar akan dikuasai pihak lainnya.

“Saya sudah sampaikan kepada dinas teknis, apakah dengan pembayaran ini dapat menyelesaikan masalah atau tidak. Nanti jangan sampai lahan yang sudah dibayarkan kembali dikuasai lagi. Atau apakah lebih baik kita bayarkan semuanya pada tahun 2020 nanti. Maaf saja, kadang-kadang sudah kita ganti tapi karena belom dimanfaatkan oleh pemerintah akan dimanfaatkan oleh orang lagi. Nah inikan bakal jadi masalah lagi,” ungkap Mawardi.

Baca Juga :   Peduli Syiar Islam, Herman Deru Dapat Apresiasi dari Ketua BWI Pusat

Mawardi pun minta agar masyarakat dapat bersabar karena jika memang lahannya terkena imbas dari pembangunan jembatan Musi IV pasti akan dilakukan ganti rugi.

“Ya saya minta masyarakat bersabar saja karena itu pasti dibayarkan. Mohon maaf saja, sekarang jugakan hak (lahan) mereka belum dimanfaatkan,” pungkas Mawardi. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Feby Deru Pamerkan Koleksi Kriya Sriwijaya Kepada TP PKK se-Sumsel

Palembang, KoranSN Rapat konsuktasi (Rakon) PKK se-Sumsel yang berlangsung di Griya Agung, Jumat pagi (23/10/2020) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.