Home / Politik dan Pemerintahan / Komisi IV Minta Pemprov dan Pemkot Palembang Tidak Lepas Tangan

Komisi IV Minta Pemprov dan Pemkot Palembang Tidak Lepas Tangan

Anita Noeringhati. (foto-dok/anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Komisi IV DPRD Sumsel meminta Pemerintah Provinsi Sumsel maupun Pemerintah Kota Palembang tidak lepas tangan dalam pembiayaan operasional Light Rail Transit (LRT). Hal ini terkait tidak seimbangnya pemasukan dan pembiayaan operasional kereta api ringan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dari informasi PT KAI, biaya operasional LRT per bulan mencapai Rp 10 miliar, sementara pendapatan dari penumpang hanya berkisar Rp 1 miliar perbulan.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Anita Noeringhati ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/2/2019) mengatakan, Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang dan Kementrian Perhubungan disarankan duduk bersama memecahkan permasalahan LRT ini.

“Terkait pembiayaan pengelolaan LRT, seharusnya Pemprov Sumsel dan Pemkot duduk bersama Kementrian Perhubungan bagaimana memecahkan permasalahan ini,” ungkapnya.

Baca Juga :   Menhub RI Akui HD Gubernur Pekerja Keras dan Merakyat

Dikatakan Anita, hasil kunjungan Komisi IV ke kementrian perhubungan beberapa waktu lalu, diketahui Pemerintah Pusat masih mensubsidi operasional LRT Palembang, karena dari harga tiket yang diberlakukan sebesar Rp 10 ribu dengan tujuan bandara SMB II, jumlah itu belum memadai.

“Dari tiket Rp 10 ribu itu belum memadai, mereka mematok paling tidak Rp 25 ribu per penumpang, kedepan tentunya pusat tidak bisa mensubsidi terus, dan Pemerintah Provinsi dan Pemkot juga tidak bisa lepas tangan begitu saja, harus duduk bersama mencari solusi,” ungkap Politisi Partai Golkar ini.

Sebagai contoh, Anita menyarankan agar pengelola LRT memaksimalkan space ataupun sarana prasarana yang dimiliki LRT, salah satunya tiang-tiang LRT yang bisa disewakan untuk iklan.

Baca Juga :   Hasil Pemeriksaan Cakada Mengikat dan Tidak Ada Pemeriksaan Pembanding

“Harus juga segera dipikirkan LRT ini agar terintegrasi dengan moda transportasi lain. Artinya, di setiap pemberhentian, sudah ada angkutan lain yang menyambut, seperti transportasi online ataupun lainnya. Hal semacam ini yang harus juga dicarikan solusinya oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” beber Anita.

Menurut Anita, keberadaan mega proyek yang menghabiskan dana hingga Rp 12 triliun tersebut, tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang juga berkontribusi dalam pembangunannya, terutama dalam pembebasan lahan.

“Ada beberapa ganti rugi lahan juga kalau tidak salah pemprov yang menanggung, jadi kita juga punya tanggung jawab dengan LRT ini,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Sumsel Optimalkan Semua Sumber Pendapatan Daerah

Palembang, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru membuka rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.