Home / Gema Sriwijaya / Banyuasin / Kopdalinsu NKRI Banyuasin Tolak Dana Pira

Kopdalinsu NKRI Banyuasin Tolak Dana Pira

Puluhan orang yang tergabung dalam Kopdalinsu saat menggelar aksi di kantor DPRD Banyuasin. (foto-siryanto/koransn.com)

Banyuasin, KoranSN

Dana Pokok Pikiran Rakyat (Pira) pada RAPBD tahun anggaran 2018 dengan nilai per anggota DPRD Banyuasin sebesar Rp 1,5 miliar, terus mengundang protes dari berbagai elemen masyarakat di Banyuasin. Salah satunya, dari puluhan orang yang mengatasnamakan Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsu) NKRI Banyuasin.

Kelompok massa ini menggelar aksi ke Kantor DPRD Banyuasin, Kamis (7/12/2017) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka meminta kepada Badan Anggaran DPRD Banyuasin dan Pemkab Banyuasin, bahkan Gubernur Sumsel untuk membatalkan dana Pira tersebut, karena dinilai menyebabkan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banyuasin menjadi lumpuh.

“Hati nurani anggota dewan dimana. Dengan kondisi anggaran yang tidak memungkinkan karena tersedot pada Pilkada Banyuasin 2018, masih saja memaksakan syahwatnya untuk meloloskan dana Pira,” ujar Salim, Ketua Advokasi dan Investigasi Komunitas Putra Daerah Lintas Suku (Kopdalinsu) NKRI Banyuasin.

Menurut Salim, yang menjadi pertanyaan, kenapa para anggota dewan tetap ngotot agar dana Pira tetap direalisasikan, padahal peraturan menyebutkan bukan suatu keharusan. Artinya, kata Salim, ada kepentingan lain yang membuat anggota dewan ini meloloskan dana Pira tersebut.

“Ini akal-akalan anggota dewan, berdalih dana Musrenbang dan Dapilnya. Kami menduga dana Pira dititipkan kepada OPD masih dikendalikan mereka, dengan cara anggaran dipecah-pecah kurang dari Rp 200 juta supaya tidak ikut dilelang proyek, maka dijadikan proyek penunjukan langsung (PL),” ungkapnya seraya menyebutkan dana Pira menumpuk di 4 OPD yakni Dinas PUTR, Perkimtan, Dinkes dan Dinas Pendidikan Banyuasin.

“Kami juga minta kepada OPD yang dijadikan mitra untuk melaksanakan kegiatan dana Pira ini, agar menolak untuk melaksanakan program dari kegiatan RKA tahun 2018 sebelum menjadi korban. Karena dana Pira hanya berganti nama, dari yang sebelumnya dana aspirasi dewan,” timpal Darsan, Ketua Dewan Penasihat Kopdalinsu NKRI Banyuasin. (sir)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Giliran, PKS Serahkan SK Cabup-Cawabup Lahat

Jakarta, KoranSN Setelah sebelumnya Partai Gerindra, PDIP menerbitkan surat keterangan rekomendasi, kini, giliran DPP PKS ...

error: Content is protected !!