‘Kotaku’ Targetkan Palembang Zero Kumuh Tahun 2019

Launching program kota tanpa kumuh (kotaku) oleh asisten II ekonomi dan pembangunan Setda Palembang, hardayani di Kambang Iwak, (foto/Rika Agustya)
Launching program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda Palembang, Hardayani di Kambang Iwak, (foto/Rika Agustya)

Palembang, KoranSN

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dibentuk oleh Kementerian PU CK dan Perumahan RI menargetkan, Kota Palembang zero kumuh pada tahun 2019 mendatang. Bekerjasama dengan program pemerintah yang lainnya, yakni Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP), program ini akan menata kawasan kumuh yang ada di 59 titik kawasan yang ada di Palembang.

Koordinator Kotaku Palembang Ahmad Yudi menjelaskan, tahun ini perencanaan penataan kawasan kumuh tersebut dipastikan akan selesai sehingga pengerjaan bisa mulai dilakukan di tahun 2017.

“Program ini merupakan program nasional untuk mengurangi jumlah pemukiman kumuh. Ditargetkan, di 2019 tak ada lagi kawasan kumuh di kota Palembang,” ungkapnya, usai acara launching program “Kota Tanpa Kumuh” (Kotaku) di Kambang Iwak,  Minggu, (30/10/2016) pagi.

Dia mengatakan, hal ini sesuai dengan target dari RPJMD Nasional dalam mengurangi pemukiman kumuh hingga di angka 0 persen tahun 2019 mendatang. Hingga kini, pihaknya juga telah melakukan survei kawasan kumuh yang ada di Palembang untuk dibenahi.

Baca Juga :   Sat Pol PP Harus Memiliki Loyalitas dan Integritas

“Kita akan bangun dan tata kawasan kumuh di 59 titik yang ada agar menjadi layak huni. Sehingga di tahun 2019 target kita terpenuhi, Saat ini pendataan kawasan kumuh sudah kita lakukan,” imbuhnya.

Yudi menerangkan, pihaknya akan melakukan penataan di 39 titik kawasan kumuh yang terdapat  di 36 kelurahan yang ada di Palembang. Sedangkan, 20 titik kawasan kumuh sisanya akan di kerjakan oleh pihak NUSP.

“Ada 36 kelurahan yang akan kita benahi tahun depan dengan luasan 1700 meter yang masih kumuh. Perbaikan atau penataan rata-rata untuk jalan akses menuju kawasan tersebut, sanitasi, kondisi rumah dan sebagainya,” terangnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Palembang, Hardayani mengatakan, dalam penataan kawasan kumuh ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp 20 Miliar di tahun depan. Terdata dari 59 titik kawasan kumuh yang ada saat ini masih didominasi oleh Kecamatan yang ada di Seberang Ulu.

Baca Juga :   Pangdam II/Swj dan Kadiv TMC BNPB  Semai NaCL Untuk Hujan Buatan

“Paling banyak itu di kawasan Seberang Ulu meliputi Kecamatan SU I, Kecamatan SU II, Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati , dimana pemukiman di kawasan ini kebanyakan berada di pinggiran Sungai Musi. Kalau dihitung per Kepala keluarga (KK) ada sekitar 5000 KK,” rincinya.

Sebutan untuk kawasan kumuh ini, lanjutnya, diantaranya kawasan yang tidak layak huni, tidak ada air bersih, tidak ada penerangan, akses jalan yang sulit dijangkau, sanitasi yang tak layak dan lain sebagainya.

“Masalah sanitasi yang belum layak itu yang paling banyak ditemui. Tapi, untuk tahun depan kita harapkan 20 persen dari perencanaan target dapat dipenuhi,” tandasnya. (tya)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Majukan Sektor Pertanian, Herman Deru Hadiri Silaturahmi dan Rembuk Bersama KTNA Sumsel

Palembang, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru begitu gigihnya ingin memajukan dan mengembangkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.