KPK Ambil Alih Perkara Dugaan Korupsi Lahan Kuburan OKU dengan Tersangka ‘JA’

Tim dari KPK saat mengambil berkas perkara penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan kuburan Kabupaten OKU di Polda Sumsel. (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, Jumat malam (24/7/2020) mengatakan, jika KPK telah mengambil alih perkara dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU.

Diungkapkannya, dalam pelimpahan tersebut KPK mengambil berkas perkara di Polda Sumsel. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 10 huruf A Undang-undang KPK.

“Hari ini KPK melalui unit Korsupdak telah mengambil alih perkara dari Polda Sumsel, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah TPU atau lahan kuburan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang bersumber dana dari APBD TA 2013 senilai Rp 6 miliar,” kata Ali Fikri kepada Suara Nusantara.

Diungkapkannya, adapun dugaan kerugian negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 miliar.

Baca Juga :   Debat Kandidat Publik Pilwako Lubuklinggau Sukses

“Sedangkan untuk tersangkanya atas nama ‘JA’ yang saat ini Wakil Bupati Kabupaten OKU,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pengambil alihan ini karena alasan menurut pertimbangan dari kepolisian, jika penanganan perkara ini sulit dilaksanakan secara baik, sehingga penyelesaiannya diharapkan lebih cepat jika dilakukan oleh KPK.

“Penyerahan perkara tersebut terdiri dari berkas perkara, barang bukti dan dokumen pendukung lainnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Dalizon saat dikonfirmasi mengatakan, jika dirinya tidak berwenang menyampaikan komentar.

“Mohon maaf ya. Saya sama sekali tidak berwenang untuk kasih komen,” singkatnya.

Terpisah, Titis Rahmawati selaku Kuasa Hukum Wakil Bupati OKU ‘JA’ mengatakan, jika tidak ada pemberitahuan resmi dari Polda Sumsel kepada pihaknya terkait berkas perkara ‘JA’ di limpahkan Polda Sumsel ke KPK.

“Namun terkait isu berkas ‘JA’ diambil alih oleh KPK, jika memang hal tersebut diambil alih, seharusnya penyidik Polda menyadari jika penegakan hukum itu harus berorientasi pada tujuannya, salah satunya adalah untuk kepastian hukum makanya penegakan hukum wajib mentaati azas hukum yang berlaku,” ungkap Titis.

Baca Juga :   Diduga Tak Miliki Izin, BPOM Stop Produksi Air Minum PT SSS

Oleh karena itu, lanjutnya, harusnya kepolisian bukan sewenang-wenang saja melimpahkan berkas ke KPK tanpa ada tujuan yang jelas.

“Kami selaku kuasa hukum ‘JA’ menilai penyidik Polda telah berupaya mengalihkan tanggung jawab penyidikan kepada pihak KPK. Oleh karena itu, kami juga akan melapor ke Propam Mabes Polri dan Kompolnas, karena diduga telah terjadi mal penyidikan. Apalagi Pak ‘JA’ akan maju sebagai Balon (bakal calon) Wabup di OKU,” pungkasnya. (ded)

 

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Ahmad Tewas di Atas Tiang Listrik

Palembang, KoranSN Ahmad Sobri (70), warga Jalan Abi Kusno Cs Lorong Anggrek Kelurahan Kemang Agung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.