Home / Headline / KPK Dalami SKPD Pemberi Uang Suap Muba

KPK Dalami SKPD Pemberi Uang Suap Muba

Irene Putrie, KPK
Irene Putrie

Palembang,KoranSN
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri kemarin mengatakan, dalam dugaan kasus suap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Muba tahun 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba tahun 2015 untuk proses hukum sejumlah SKPD di Pemkab Muba yang diduga turut menyumbangkan uang suap mesti didalami dengan penyelidikan terlebih dahulu.

Menurutnya, dari fakta persidangan memang untuk uang suap tahap ketiga sebesar Rp 2.560.000.000 (barang bukti OTT KPK) berasal dari sejumlah SKPD, yang uangnya dikumpulkan oleh terpidana Syamsudin Fei (mantan Kepala DPPKAD Muba) dan terpidana Faisyar (mantan Kepala Bappeda Muba).

“Memang benar ada soal SKPD yang ikut memberikan uang suap tahap ketiga. Kalau saat ini saya belum berani bicara, karena kan terkait uang yang diberikan oleh SKPD tersebut masih didalami lebih dulu dengan penyelidikan. Tapi, sidang ini kan masih terus lanjut, apalagi setelah nanti sidang terdakwa Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan isteri Luciyanti,

serta empat mantan pimpinan DPRD Muba; Riamon Iskandar (mantan ketua DPRD), Aidil Fitri, Islan Hanura dan Darwin AH (tiga mantan wakil DPRD) selesai, masih ada sidang enam ketua fraksi yang kini telah menjadi tersangka dalam perkara ini. Kita lihat saja fakta persidangan selanjutnya” katanya.

Masih dikatakannya, bahkan dalam perkara suap Muba ini, KPK terus berupaya agar 45 anggota DPRD Muba yang menerima uang tahap satu senilai Rp 2.650.000.000, serta uang tahap dua sebesar Rp 200 juta untuk empat mantan pimpinan DPRD (terdakwa), supaya semuanya dapat mengembalikan uang suap yang telah mereka terima.

“Total uang suap yang diminta DPRD Muba itu kan Rp 17,5 milar namun yang direalisasikan dan dibagi-bagikan baru dua tahap. Karena untuk uang tahap ketiga senilai Rp 2.560.000.000 berhasil kita amankan dan dijadikan barang bukti saat OTT.

Sedangkan yang kini telah mengembalikan uang suap tersebut ke KPK, baru sebagian dari anggota DPRD Muba. Jika ditotalkan dari uang suap ketiga dan yang telah dikembalikan, baru sekitar Rp 3 miliar. Kedepan kita terus upayakan agar para penerima uang suap semuanya mengembalikan, sebab nantinya semua uang yang telah diselamatkan ini akan dikembalikan KPK ke kas daerah tersebut,” ungkapnya.

Disinggung apakah anggota DPRD Muba yang tidak mau mengembalikan uang suap Muba nantinya dapat diproses hukum?     Dikatakan Irene Putri, jika itu tergantung kebijakan dari pimpinan KPK.

Baca Juga :   Bunuh Suryadi, Kadir Divonis 7 Tahun Penjara

“Sebab, dalam perkara ini kan yang meminta uang suap prosesnya dari pimpinan DPRD dan para ketua fraksi. Sementara untuk para anggota DPRD Muba itu hanya menerima uang saja. Meskipun demikian, kita terus mendorong agar para anggota DPRD Muba tersebut semuanya nanti dapat mengembalikan uang suap yang telah mereka terima,” tandasnya.

Sebelumnya Plh Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuyuk Andriati telah menegaskan, sejumlah kepala dinas di Pemkab Muba yang diduga turut menyumbangkan uang suap tahap ketiga senilai Rp 2.560.000.000 (barang bukti OTT KPK) kini masih terus didalami oleh penyidik KPK.

“Penyelidikan perkara ini masih terus dilakukan, bahkan penyidik KPK terus mendalami guna memperjelas, serta memastikan aliran dana dalam suap Muba tersebut. Sedangkan untuk penetapan tersangka baru, dapat dilakukan jika penyidik nantinya mendapati bukti-bukti yang cukup,” tandasnya.

Diketahui dalam kesaksian terpidana Syamsudin Fei (mantan Kepala DPPKAD Muba), dan terpidana Faisyar (mantan Kepala Bappeda Muba) saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Palembang mengungkapkan, jika uang suap Rp 2.560.000.000 (barang bukti OTT KPK) diperoleh dari sejumlah SKPD yang turut menyumbangkan uang untuk suap Muba.

“Kalau saya mengumpulkan uang dari tiga SKPD yang memiliki anggaran besar. Ketiganya yakni; Dinas PU Bina Marga Rp 2 miliar, Dinas PU Cipta Karya Rp 500 juta, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 25 juta.

Sementara Faisyar mengumpulkan uang suap dari sejumlah SKPD yang memiliki anggaran kecil,” ungkap terpidana Syamsudin Fei saat menjadi saksi terdakwa Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan isteri Luciyanti, serta empat mantan pimpinan DPRD Muba; Riamon Iskandar, Aidil Fitri, Islan Hanura dan Darwin AH di persidangan.

Sedangkan terpidana Faisyar dalam kesaksiannya mengutarakan, jika untuk uang suap tahap ketiga yang dikumpulkannya dari sejumlah SKPD di Pemkab Muba diantaranya yakni: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Sekwan, Dishub, Dinas Sosial, Koperasi serta Sat Pol PP.

“Untuk total uang yang terkumpul saat itu, sekitar Rp 450 juta. Sedangkan untuk mencukupi uang tahap ketiga nominalnya menjadi Rp 2.650.000.000, hanya sekitar Rp 35 yang saya serahkan ke Syamsudin Fei. Sementara sisanya telah saya serahkan ke penyidik KPK usai kami tertangkap dan menjalani penyidikan di KPK,” ujarnya.

Baca Juga :   Pencuri Handphone di Minimarket Terekam CCTV

Selain kedua terpidana, dalam sidang sebelumnya JPU KPK juga menghadirkan, Kepala Dinas PU BM Muba Andri Sofan, Kepala Dinas PU CK Muba Zainal Arifin, dan Kepala Dinas Pendidikan Muba M Yusuf, yang merupakan tiga dinas penyumbang dana terbesar dalam uang suap Muba tahap ke tiga.

Dikatakan Kepala Dinas PU BM Muba Andri Sofan, ia menyumbangkan uang suap setelah diminta terdakwa Pahri Azhari untuk mengumpulkan uang Rp 2 miliar. Lalu uang itu dikumpulkannya dengan cara meminjam dari tiga kontraktor di Muba.

“Uang Rp 2 miliar itu saya kumpulkan dari tiga kontraktor, yakni dari Teguh sebesar Rp 1,5 miliar, lalu sisanya saya pinjam dari Heri Zaman dan Efendi yang keduanya juga kontraktor. Semua uang itu saya pinjam dengan menjaminkan rumah dan mobil pribadi milik saya. Saya meminjam uang itu karena terdesak sebab adanya permintaan dari terdakwa Pahri (mantan bupati). Karena beliau bupati jadi menurut saya itu perintah dari atasan,” ungkapnya.

Kepala Dinas PU CK Muba Zainal Arifin dalam kesaksiannya mengungkapkan, jika dirinya hanya mengumpulkan uang suap dari tiga kontraktor di Muba senilai Rp 500 juta.

“Saya diminta tolong Pak Pahri, dari itu saya meminjam uang kepada Yeni Rp 200 juta, dari Acai Rp 150 juta, dan dari Herdaman Rp 150 juta. Ketiganya merupakan kontraktor. Semua uang itu saya pinjam namun saat ini semuanya telah saya kembalikan menggunakan tabungan milik isteri saya,” tutupnya.

Kemudian kesaksian Kepala Dinas Pendidikan Muba M Yusuf mengungkapkan, untuk uang suap tahap ke tiga dirinya memberikan sumbangan Rp 25 juta. “Uang itu merupakan uang pribadi saya, yang saya serahkan ke Faisyar untuk uang suap ke DPRD Muba,” ungkapnya.

Sementara Tri Maya Sari pegawai bagian akunting SPBU PT Energi Cipta Utama, perusahaan milik Lucianty yang juga telah menjadi saksi di persidangan mengatakan, untuk uang suap tahap pertama Rp 2.650.000.000 (habis dibagikan ke seluruh anggota DPRD Muba) dan uang tahap kedua Rp 200 juta (untuk empat mantan pimpinan DPRD Muba) bersumber dari usaha milik terdakwa Lucianty yakni SPBU, butik dan barang antik.”Sedangkan untuk uang suap tahap ketiga saya tidak tahu dari mana. Saya tahunya dari pemberitaan, setelah terjadi OTT oleh KPK,” tutupnya. (ded)

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

Oknum PNS di Musirawas Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan

Musirawas, KoranSN Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Musirawas, Sirtani (54) ditetapkan sebagai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.