Home / Gema Sriwijaya / KPK Pelajari Putusan Hakim Ungkap Peluang Tersangka Baru Kasus Banyuasin

KPK Pelajari Putusan Hakim Ungkap Peluang Tersangka Baru Kasus Banyuasin

Sukseskan Asian Games di Jakarta dan Palembang Tahun 2018
Ilustrasi kantor KPK. (foto/net)

Palembang,koranSN
Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka baru dalam kasus OTT Bupati Banyuasin nonaktif, Yan Anton Ferdian, namun JPU KPK Roy Riady mengungkapkan KPK saat ini masih mempelajari vonis para terdakwa untuk mengungkap peluang adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Untuk mengungkap tersangka barunya saat ini kita masih pelajari dulu putusan atau vonis dari Majelis Hakim untuk para terdakwa,” kata Roy.Selain untuk mengungkap tersangka baru, lanjut Roy, vonis Majelis Hakim dipelajari pihaknya juga untuk menentukan sikap, apakah KPK akan menerima vonis pidana para terdakwa atau KPK akan melakukan upaya hukum banding.

“Jadi, vonis hakim kita pelajari juga untuk upaya hukum selanjutnya, apakah KPK menerima ataukah banding. Sebab, dalam KUHP kita memiliki waktu 7 hari sebelum vonis hakim inkrah untuk menentukan sikap,” ungkap Roy.Disingung tindaklanjut KPK terkait nama-nama yang muncul dalam persidangan serta sejumlah saksi yang tidak mengakui menerima uang atau memberikan uang dalam perkara ini? Dikatakan Roy, jika hal tersebut juga masih dikaji dan dianalisa KPK untuk mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah nama yang kerap disebut dalam persidangan.

“Berdasarkan fakta persidangan Yan Anton dan terdakwa lainnya, memang ada saksi-saksi yang menerima uang ataupun memberikan uang ke Yan Anton. Tapi saksi tersebut di dalam persidangan ada yang tidak mengakuinya. Dari itulah, terlebih dahulu kita kaji dan analisa sejauh mana keterlibatan saksi tersebut dalam dugaan kasus ini,” tutup Roy.

Diketahui dalam persidangan sebelumnya, Kami 13 Maret 2017 Majelis Hakim diketuai Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH telah menjatuhkan vonis kepada Bupati Banyuasin nonaktif, Yan Anton Ferdian dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Selain itu dalam vonis tersebut hak politik dipilih Yan Anton juga dicabut selama 3 tahun terhitung sejak Yan Anton nantinya bebas dari penjara. Vonis pidana yang dijatuhkan kepada Yan Anton, karena dalam perkara ini Majelis Hakim menilai jika Yan Anton terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

Sedangkan untuk terdakwa Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan terdakwa Kirman (Direktur CV Aji Sai), keempatnya divonis Majelis Hakim dengan hukuman pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider kurungan 1 bulan.

Menurut Majelis Hakim, dalam perkara ini keempat terdakwa terbukti bekerja sama dengan Yan Anton melakukan pidana korupsi bersama-sama dengan meminta uang fee kepada para kontraktor yang dimenangkan dalam lelang proyek di Banyuasin. Dari itulah Majelis Hakim menilai perbuatan keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

Usai mendengarkan vonis tersebut, terdakwa Yan Anton, Umar Usaman, Sutaryo, Rustami dan Kirman secara bergantian di muka persidangan menyatakan menerima vonis pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap setelah Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam OTT KPK di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga menetapkan tersangka lainnya yakni; Umar Usman, Sutaryo, Rustami, Kirman dan Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama).
Dari keenam tersangka tersebut, Zulfikar Muharrami yang perkaranya lebih dulu diputus atau divonis Majelis Hakim, Kamis 9 Februari 2017 lalu.

Di persidangan, Zulfikar dinilai Majelis Hakim terbukti secara sah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tipikor. Untuk itulah Mejelis Hakim memvonis Zulfikar dengan hukuman pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan) penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. (ded)

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2019-2024

Publisher : Alwin

Alwin

Lihat Juga

Tim Elang Ringkus Pencuri Sepeda Motor di PALI

PALI, KoranSN Tim Elang Polsek Talang Ubi berhasil meringkus Suparno alias Nyunyuk (29), warga Desa ...

error: Content is protected !!