Home / Politik dan Pemerintahan / KPK Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel

KPK Programkan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sumsel

Gubernur Sumsel, H Herman Deru didampingi Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang saat menyaksikan MoU tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah serta MoU tentang kerjasama bidang pertanian di Griya Agung Palembang, Kamis (23/5/2019). (foto-humas pemprov)

Palembang, KoranSN

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru mengharapkan akan terjadi optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Caranya melalui pengelolaan dan penataan aset yang baik, terutama terkait dengan aset tanah dengan tetap menitikberatkan pada sertifikasi tanah dan lahan.

Hal tersebut dikatakan gubernur dalam sambutannya pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara gubernur dan bupati/walikota se-Sumsel dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Daerah, serta dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel tentang Kerjasama Bidang Pertanian bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (23/5/2019).

“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini. Kita harapkan akan ada payung hukum bagi terlaksananya kerjasama peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak negara dan daerah. Kedepannya akan dicapai kenaikan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Namun peningkatan tersebut jangan sampai membebani rakyat,” tegas

Lebih lanjut Herman Deru menegaskan, melalui kegiatan ini diharapkan akan ada kenaikan pendapatan dari sektor pajak melalui pengawasan yang ketat. Dalam hal ini melibatkan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk mengawal, dimana diharapkan jika tadinya wajib pajak tidak mau membayar akan membayar karena ada KPK. Termasuk juga upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan peran Ditjen Pajak yang akan memberikan bimbingan bagi petugas pajak baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota.

Baca Juga :   Pilkada OKU, Percha - Yudha Berpeluang Duet

“Saya ucapkan terimakasih atas diinisiasinya acara ini. Kita harapkan ada kenaikan kepatuhan dari masyarakat. Namun jangan sampai bocor, tidak ada gunanya ada kenaikan kalau bocor. Jelas ini nantinya mesti akan ada dampak positif terhadap kenaikan pendapatan sektor pajak dan retribusi. Seperti di Kota Palembang,” ungkapnya.

Terkait dengan Kerjasama Bidang Pertahanan Pertanian dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur Herman Deru menegaskan, melalui kerjasama tersebut akan ada kesamaan persepsi akan pentingnya pendataan aset bagi Kabupaten/Kota baik milik pemerintah maupun bagi masyarakat. Hal ini mengingat, sudah banyak terjadi kasus masyarakat yang dirugikan oleh tumbuhnya usaha perkebunan akibat data dan bukti kepemilikan yang tidak akurat.

“Begitu juga tanah-tanah milik pemerintah, tadi sudah saya singgung. Selain itu BUMN juga harus memberikan edukasi masyarakat seperti di sekitar rel kereta api, dimana kiri dan kanan rel itu batasnya 50 meter milik PT KAI. Namun nyatanya plang-plangnya tidak ada. Jadi masyarakat membangun, setelah dibangun nanti PJKA butuh membongkar dan mengganti lagi. Nah, ini artinya kasus seperti ini kedepan akan kita benahi,” tambah Gubernur.

Baca Juga :   Alex Noerdin Terima Dipa

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang dalam jumpa persnya usai memberikan arahan dalam kesepakatan bersama antara Gubernur beserta Bupati/Walikota dengan Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel dan Kanwil BPN/ATR Sumsel kali ini menegaskan, saat ini KPK RI sudah membentuk 9 Korwil di seluruh Indonesia yang akan menjalankan fungsinya sebagai upaya pencegahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terintegrasi bidang pendapatan daerah di Provinsi Sumsel.

“Kedepan bagaimana kita membangun persepsi wajib pajak menjalankan kewajibannya. Dan pengelola pajak juga menjaga kepercayaan masyarakat tersebut,” tegas Saut.

Dia menilai, keberadaan Bank Pembangunan Daerah sangat penting dan harus menjadi bank yang profesional, karena bank daerah marwahnya pemerintah daerah dan pegawai negeri.

Dia juga menjelaskan, pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan anak-anak, ini mengingat anak zaman sekarang mengukur seseorang dari barang yang dimiliki. Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan mengukur seseorang dengan integritas.

“Ketika harta atau barang yang jadi ukuran, bahaya dengan anaknya kita. Tapi ukurlah seseorang itu dengan integritasnya seperti jujur, adil dan seterusnya. Itu merupakan suatu kelebihan seseorang yang harus dihargai,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim Ahmad Yani menyambut baik penandatangan tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, serta tentang kerjasama bidang pertanian tersebut. Menurutnya, hal itu bisa meningkatkan pendapatan daerah dan memudahkan proses sertifikasi aset yang dimiliki.

“Ini (penandatangan) baik, dapat memicu kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan proses sertifikasi. Apalagi memang untuk aset-aset ini perlu disertifikasi,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Gantada: Harus Kritis Awasi Tugas dan Fungsi Dewan

Palembang, KoranSN Menjelang berakhirnya masa jabatan DPRD Sumsel periode 2014-2019, Ketua DPRD Sumsel M. Aliandra …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.