KPK Sarankan Pemprov Sumsel Selesaikan Masalah Aset

Sekda Nasrun Umar saat memberikan keterangan pers. (foto-humas pemprov)

Palembang, KoranSN

Terkait banyaknya aset milik Pemprov Sumsel yang tak jelas keberadaannya membuat Ketua Korwil II Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Abdul Haris menyarankan Pemprov untuk segera membentuk pokja khusus.

Hal ini disampaikan Sekda Sumsel Nasrun Umar saat jumpa pers, di ruang rapat Sekda, Selasa siang (21/5/2019).

Dikatakan Nasrun Umar, terkait kegiatan Korsupgah KPK program pencegahan korupsi terintegrasi 2019 yang reguler dilakukan setiap tahun, untuk entry meeting telah dilakukan bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya sejak, Senin (20/5/2019).

Sedangkan puncaknya, Kamis besok (23/5/2019) akan diadakan penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara gubernur dan bupati/walikota se-Sumsel dengan Kepala Kanwil DJP dan Kepala Kanwil BPN, dalam rangka peningkatan optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah.

“Salah satu yang menjadi sorotan dan permasalahan yang serius adalah tentang pengelolaan aset. Untuk diketahui secara spesifik aset yang dikelola BPKAD melalui badan aset terdapat beberapa aset yang secara legal milik Pemprov seperti rumah dinas dan rumah jabatan, tapi ini masih dihuni orang-orang yang tidak lagi punya kekuatan hukum menghuninya, atau menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut,” jelas Sekda.

Baca Juga :   RS Pratama Batumarta Segera Dibangun, Gubernur Minta Pemerintah Daerah Siapkan SDM

Atas dasar itulah lanjut Sekda, mengenai bagaimana penataan aset tersebut Pemprov Sumsel disarankan Ketua Korwil II Korsupgah KPK untuk membentuk Pokja yang dibantu pengacara negara dari Kajati atau diwakili Asdatun, yang berwenang menelisik dan menyelesaikan masalah aset dengan timeline yang jelas.

“Target kita akhir 2019 ini masalah aset selesai,” tambah Sekda.

Lebih jauh dikatakannya, KPK melalui Korsupgah memang konsen untuk melakukan supervisi dan mengguide penyelesaian soal aset. Karena selama ini Pemprov cukup kesulitan mengumpulkan aset yang ada, namun dengan adanya supervisi KPK ini membuat pihaknya yakin dapat lebih banyak menyelamatkan aset yang belum berstatus hukum atau masih dikuasai orang-orang yang sudah sebenarnya sudah tidak memiliki hak atas aset tersebut.

“Asetnya macam-macam, untuk tanah akan disertifikasi atau kendaraan yang masih pinjam pakai, kemudian BOT yang perlu penanganan khusus juga akan dilakukan. Selain itu, kepada para OPD juga saya diingatkan apa saja aset yang ada di ranah OPD segera disampaikan ke badan aset,” jelasnya.

Baca Juga :   Panwascam Harus Paham Tugas

Di tempat yang sama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pengendalian Aset, Arwin Novansyah menegaskan, permasalahan aset Pemprov ini menurutnya bukan hanya mendapat atensi gubernur tapi juga dari KPK.

Untuk itu dirinya mengimbau kepada semua pihak yang menguasai aset yang bukan haknya untuk bekerjasama menyelesaikan masalah ini.

“Baik internal maupun eksternal saya himbau kerjasamanya dalam pengembalian aset. Karena KPK sendiri sudah warning masalah ini bisa masuk ancaman pidana. Karena yang kita ketahui saat ini banyak pihak yang memanfaatkan aset ini tanpa hak,” tegasnya.

Dalam konfrensi pers tersebut Sekda tak hanya didampingi TGUPP Bidang Pengendalian Aset tapi juga oleh Kepala BPKAD Provinsi Sumsel, A Mukhlis dan Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Sosialisasi Empat Pilar ke Mahasiswa dan Pelajar

Kayuagung, KoranSN Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), dari Fraksi Partai Demokrat Ir …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.