KPK Setor Rp 1,1 Miliar dari Uang Pengganti Kasus Suap Kementerian PUPR

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

KPK menyetor Rp 1,1 miliar dari pembayaran hukuman tambahan dalam kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan sistem pengendalian air minum tahun anggaran 2017-2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“KPK melalui jaksa eksekusi Andry Prihandono secara bertahap melakukan penagihan dan penyetoran uang pengganti dengan total uang pengganti sebesar Rp1,1 miliar dari seluruhnya Rp 6,458 miliar atas nama terpidana Teuku Mochamad Nazar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pid.Sus/ TPK/2019/ PN. Jkt. Pst tanggal 7 Agustus 2019, Teuku Mochamad Nazar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan.

Baca Juga :   Spesialis Penodong di Jembatan Ampera Dibekuk

Rincian yang sudah disetor ke kas negara yaitu pada 26 November 2019 sebesar Rp300 juta, pada 27 Januari 2020 disetor sebesar Rp 400 juta, pada 18 Mei 2020 sebesar Rp 400 juta.

“Untuk sisanya sebesar Rp 5,358 miliar. KPK akan tetap berupaya melakukan penagihan,” tambah Ali.

Jika Nazar tidak dapat membayar seluruh uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 tahun.

Nazar terbukti menerima Rp6,711 miliar dan 33 ribu dolar AS (setara Rp500 juta) terkait pekerjaan Nazar sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Aceh dan PPK Pembinaan Teknis Provinsi Aceh Tahun 2015-2016 serta Kasatker dan PPK PPK Pembinaan Teknis Tanggap Darurat Permukiman Pusat Tahun 2018 di Donggala Sulawesi Tengah menerima uang sejumlah Rp6,71 miliar dan 33 ribu dolar AS

Baca Juga :   Niat Kerja di Palembang, Berujung ke Sel Tahanan

Pemberian tersebut berasal Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Lily Sundarsih selaku Direktur Keuangan PT WKE dan bagian keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma selaku Dirut PT TSP dan Koordinator Pelaksana proyek PT WKE dan Yuliana Enganita Dibyo selaku direktur WKE dan koordinator pelaksana proyek PT TSP. (Antara/ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KPK Sinyalir Bupati Gunakan Anggaran COVID-19 Demi Pencitraan Pilkada

Palembang, KoranSN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, institusinya mensinyalir sejumlah oknum bupati/walikota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.