KPU Harus Bisa Jadikan Pilkada Sebuah Kewajiban

Suasana diskusi publik yang digelar di ruang Banggar DPRD Sumsel. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih, minimal lebih tinggi dari penyelenggaraan sebelumnya. Salahsatu cara dengan merubah cara berpikir masyarakat bahwa menggunakan hak pilih bukan lagi sebuah hak, tetapi sebagai sebuah kewajiban.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar Butarbutar saat menjadi narasumber pada diskusi publik bertema ‘Peran Media Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih’ yang digelar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) DPRD Sumsel, di ruang Banggar DPRD Sumsel, Sabtu (24/3/2018).

“Pilkada ini penting untuk warga Sumsel, walaupun pilkada ini persoalan hak, tetapi hak ini harus disiati menjadi seperti sebuah kewajiban. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki formula untuk merealisasikan ini,” ungkap Bagindo.

Menurut Bagindo, angka partisipasi pemilih di beberapa penyelenggaraan pemilu di Sumsel, beberapa tahun terakhir, masih rendah. Selain karena minimnya kreativitas penyelenggara, pedoman masyarakat bahwa menggunakan hak pilih itu adalah hak, menjadi penyebab menangnya golput di pemilu.

Baca Juga :   Masyarakat Dua Kelurahan Antusias Sambut Nansuko Jilid 2

“Oleh karena itu, semua elemen yang terlibat dalam pilkada ini, mulai dari KPU, pasangan calon, parpol, hingga Bawaslu harus bersinergi agar partisipasi pemilih dapat meningkat,” kata mantan Ketua IKA FISIF Unsri ini.

Bagindo mengatakan, KPU harus memahami karekteristik masyarakat Sumsel, aspek sosial budaya, opini yang berkembang juga harus direspon oleh penyelenggara, serta menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara.

“Penyelenggara harus lebih kreatif, jangan hanya terpaku dengan rutinitas. Kegiatan harus kaya dengan kreativitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerhati Media, Arif Ardiansyah menilai, media massa berperan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan adanya media massa termasuk juga media sosial, penyelenggara pemilu terbantu dalam mensosialisasikan setiap tahapan pilkada.

Baca Juga :   Proses Pidana Dugaan Money Politic di Lahat Tunggu Kajian Gakkumdu

“Namun sayang, saya melihat komunikasi antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan media massa, masih belum maksimal,” ujarnya.

Ia mengatakan, persoalan syarat mencoblos harus menunjukkan e-KTP dapat juga mengurangi tingkat partisipasi pemilih, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius dari KPU,” tandasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Didukung 9 Parpol, Ratna-Suwarti Harapkan Mesin Partai Bergerak Hingga ke Pelosok

Musirawas, koranSN Dukungan partai politik (Parpol) ke pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas …