Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Politik dan Pemerintahan / Lima KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, Pengamat Politik Bagindo Togar Minta Lima Hal untuk Dicermati

Lima KPU Palembang Ditetapkan Tersangka, Pengamat Politik Bagindo Togar Minta Lima Hal untuk Dicermati

 

Palembang, KoranSN

Bagindo Togar.

Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) ikut berkomentar terkait di tetapkannya lima komisioner KPU Palembang sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu oleh penyidik Satreskrim Polresta Palembang.

Ia menyayangkan, penetapan status tersangka kepada lima penyelenggara pemilu tersebut. Menurutnya, penyelesaian dugaan pelanggaran itu sebaiknya dilakukan di tingkat DKPP terlebih dahulu, bukan langsung ke Gakkumdu atau pihak kepolisian.

“Mengapa tidak lebih concern mengunakan instrumen internal dahulu dalam menelaah dan memposisikan kesalahan ataupun kelalaian komisioner di tataran DKPP ? kenapa seolah olah lebih mendorong penyelesaian permasalahan ini melalui Gakumdu dan pihak kepolisian,” ungkapnya, Sabtu (15/6/2019).

Di sisi lain, Bagindo meminta semua pihak untuk mencermati lima hal terkait penetapan lima anggota KPU Palembang sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Pertama, pihak kepolisian dituntut untuk bebas dari segala kepentingan, selain kepentingan hukum. Artinya harus terpenuhi unsur unsur tindak pidananya atau ada fakta hukum yang linear terhadap proses dan hasil penyelengaraan Pemilu serentak.

Baca Juga :   Gubernur Cek Personil Gabungan Operasi Ketupat Musi 2019

Kedua, kasus ini sangat jelas tak ada lagi hubungan yang signifikan untuk merubah hasil PSL untuk Pilpres.

“Ketiga, publik akan meragukan latar belakang dan alasan yang argumentatif dari Bawaslu Kota Palembang, mengapa begitu sangat “tega, ngotot dan buasnya menyoal/ mengawasi kinerja sesama mitra institusi penyelenggara Pemilu? Ada apa? Sementara tugas pokok & fungsi pengawasan lembaga ini nyaris tak bernyali dalam mengeliminasi praktek politik uang dalam pemilu serentak kemarin,” beber Bagindo.

Kemudian keempat, Bagindo menyarankan, selayaknya hirarki organik penyelenggara pemilu, untuk tidak membiarkan para Komisioner KPUD Kota Palembang untuk menghadapi masalah hukum ini, tanpa bantuan hukum dari KPUD Provinsi & KPU Pusat, sebab semuanya konsekuensi dari menjalan tugas, wewenang dan fungsi lembaga ini untuk mensukseskan Pemilu serentak 2019.

“Para komisioner KPUD Palembang dan para perangkat pelaksana tugasnya, tentu saja memiliki ragam kelemahan atau keterbatasan. Baik fisik, psikis, emosional, intelektual, pengalaman dan spiritual, wajar juga akan dimaklumi terjadi kelalaian teknis di lapangan saat pelaksanaan pemilu. Apalagi ini kali pertama Pemilu serentak dengan 5 kertas surat, serta lompatan partisipasi politik warga yang melompat jauh diatas 77 %,” kata Bagindo.

Baca Juga :   Gerindra: Anggota DPRD Muba yang Ditangkap KPK Segera Dipecat!

“Semoga para pihak yang terkait atas mencuatnya kasus hukum ini mampu memposisikan perannya secara independen atau bebas dari tekanan,.pesanan maupun harapan dari arahan strategis kelompok atau personal politik tertentu,” harap mantan Ketua IKA Unsri ini.

Untuk diketahui, kelima komisioner KPU Kota Palembang yang ditetapkan tersangka, yakni Ketua KPU Palembang H Eftiyani SH, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM DR Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili SSi. (awj)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

HD: Tak Perlu Merayu Saya Datang ke BPS

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel H Herman Deru memastikan, dirinya tak akan pernah bosan datang ke …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.