Mahar Politik dan Mahalnya Biaya Pilkada Pengaruhi Timbulnya Korupsi



Suasana pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se Sumsel, di aula gedung KPU Sumsel, Selasa (10/4/2018). (foto-humas pemprov)

Palembang, KoranSN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan mengingatkan calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 27 Juni mendatang untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Menurutnya, ada tiga latar belakang yang mempengaruhi kepala daerah ataupun calon kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi, yakni mahalnya biaya pilkada, adanya mahar politik dan dinasti politik.

“Ada beberapa faktor mengapa bisa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah termasuk calon, antara lain biaya pilkada yang mahal. Untuk tingkat kabupaten/kota, butuh biaya sampai Rp 40 miliar, sementara di tingkat gubernur bahkan sampai ratusan miliar. Sementara dari hasil kajian tim LHKPN kita, kekayaan yang dimiliki calon di tingkat kabupaten/kota rata-rata 8-9 miliar. Jadi, secara matematik andai harta itu diserahkan semua, masih kurang,” ungkap Basaria dalam sambutannya pada pembekalan antikorupsi dan deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se Sumsel, di aula gedung KPU Sumsel, Selasa (10/4/2018).

Untuk mahar politik diakui Basaria, memang sulit dibuktikan tapi hal itu nyata. Sementara untuk politik dinasti dikatakan Basaria, menjadi atensi KPK karena ada indikasi untuk penguasaan daerah.

Basariah mengungkapkan, bicara money politik, segala cara memberikan uang di pilkada atau serangan fajar, pihaknya mempercayakan hal itu ke Polda Sumsel jangan sampai terjadi.

Baca Juga :   H Haryanto Hadiri Pelantikan DPC Demokrat Lahat

“Segala cara yang dilakukan kepala daerah dalam bentuk bantuan atau yang biasa disebut serangan fajar. Ini kita titip benar agar serangan fajar ini tidak terjadi,” kata Basaria.

Untuk menghindari kejahatan korupsi, Basaria meminta partai politik untuk lebih selektif dalam rekrutmen kader/anggota, jangan sampai ada oknum yang hanya memanfaatkan parpol untuk kepentingan pribadi.

“Partai politik kita juga harap memberikan pendidikan politik, bagaimana harusnya menjadi kepala daerah, sehingga Parpol dapat mencalonkan kader yang paling baik dari pada yang terbaik,” ujarnya.

Basariah menjelaskan, masalah deklrasi LHKPN ini dalam rangka transparansi. Kekayaan ini nanti diklarifikasi tim KPK. Apakah sesuai dengan yang dilaporkan. Ini merupakan alat pengawas diri sendiri.

“Kalau bapak ibu melaporkan kekayaan Rp 10 miliar. Nanti setelah satu tahun akan dilihat, pertambahannya itu wajar atau tidak. Bapak dan ibu tidak usah khawatir. Ini pengawasan, kontrol kekayaan bapak ibu. Kalau bapak dan ibu ribet melaporkan nanti akan dibantu tim kita. Pendaftarannya online sangat mudah,” pungkasnya.

Baca Juga :   Sidang Suap Muba, KPK Hadirkan Tiga Saksi Terakhir

Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menambahkan, pihaknya sudah mengantisipasi berbagai peluang terjadinya money politik pada pilkada serentak, Juni mendatang.

“Kami sudah membentuk satgas money politic untuk mengantisipasi serangan fajar. Kalau ada money politik dan memenuhi unsur pidana pemilu maka akan diproses oleh polisi,” ujarnya.

Ia mengatakan, satgas pungli ini melibatkan juga Polres-polres di wilayah Sumsel.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, untuk dana kampanye sudah disepakati di Pilgub Sumsel Rp 97 miliar. Untuk sumbangannya pribadi maksimal Rp 75 juta dan perusahaan swasta maksimal Rp 750 juta.

“Secara resmi ada tiga laporan yang harus dilakukan calon kepala daerah, terkait sumbangan dana kampanye ini, yakni laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye dan laporan pengeluaran dana kampanye. Ini harus dilaporkan, jika tidak dilaporkan, sanksinya pencalonan bisa digugurkan,” tegas Aspahani. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

HD Kawal PSU PALI Berjalan Demokratis dan Transparan

Palembang, KoranSN Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Penukal …