Mendagri Bisa Perkarakan Rumah Sakit yang Cek Kesehatan Bupati Nofiadi

Pasangan Bupati Ogan Ilir, AW Nofiadi Mawardi dan Ilyas Panji Alam saat tes kesehatan di RSMH Palembang, sebagai persyaratan ikut Pilkada beberapa waktu lalu. (Foto /Ferdinand Deffryansyah/ koransn)
Pasangan Bupati Ogan Ilir, AW Nofiadi Mawardi dan Ilyas Panji Alam saat tes kesehatan di RSMH Palembang, sebagai persyaratan ikut Pilkada beberapa waktu lalu. (Foto /Ferdinand Deffryansyah/ koransn)

Jakarta,koransn – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengerahkan timnya melakukan pemeriksaan mendalam atas Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi, yang ditangkap BNN karena kasus narkoba. Pihak-pihak yang ikut andil meloloskan Nofiandi menjadi bupati akan dibidik.

Niat Tjahjo itu bukan tanpa alasan. Kepala BNN Komjen Budi Waseso pada Senin (14/3) kemarin menegaskan bahwa Nofiadi terbukti menggunakan narkoba dari hasil tes urine. Bupati berusia 27 tahun itu bahkan disebutnya sudah lama menggunakan barang haram tersebut.

Tjahjo pun meminta timnya melakukan penyelidikan khusus. Berbagai data saat Nofiadi mendaftar sebagai calon Bupati Ogan Ilir akan diperiksa ulang secara detail. Dia ingin mengungkap kenapa Nofiandi bisa lolos sebagai bupati jika disebut BNN sudah lama mengkonsumsi narkoba.

Baca Juga :   Bambang Soesatyo Tekankan Partai Politik Bukan Perusahaan

“Sudah perintahkan buat suratnya hari ini untuk mengecek detail data di BNN hasil tes urine,” kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

“Kami lihat, itu calon pilkada kan ada tes kesehatannya kami minta juga kepolisian cek ke KPU, lampiran tes kesehatan dia itu bagaimana dulu. Ada permainan enggak? Jujur enggak? Dokternya siapa? RS-nya mana? Puskesmasnya mana?” sambung mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Jika nantinya terbukti ada manipulasi data, apakah bisa diperkarakan?

“Bisa dong. Itu kan sudah memanipulasi masyarakat dengan data,” jawab Tjahjo.

Ditambahkan Tjahjo, dirinya juga akan segera menonaktifkan Nofiandi sebagai bupati. Dirinya hanya tinggal menunggu penetapan status tersangka kepada Nofiadi dari BNN.

Baca Juga :   45 Artis dan 100 Model Masuk Jaringan Prostitusi Online

Nofiadi, lanjut Tjahjo, nantinya juga akan diberhentikan jika terbukti bersalah di persidangan, dalam hal ini ada keputusan hukum yang tetap. Ketentuan pemberhentian kepala daerah karena diduga melakukan perbuatan tercela tercantum dalam pasal 78 ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Nofiadi dilantik sebagai bupati pada 27 Februari 2016 setelah memenangi Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Nofiadi diusung oleh PDIP, Golkar, PKS, PPP dan Hanura. Dia mengalahkan 2 pasang calon lainnya yang salah satunya Helmi Yahya-Mushendi Fazareki.
(hri/nrl/detikcom)

Iklan Polres Lahat

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Pasien COVID-19 Sembuh Menjadi 5.877 Orang

Jakarta, KoranSN Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan hingga Selasa pukul 12.00 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.