Miris! 41 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Korupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

KPK secara resmi kembali mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada.

“Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Ke-22 orang ini diduga merima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Duit itu diduga diberikan Anton terkait pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.

Baca Juga :   LPSK Akan Membuka Perwakilan di Medan

Berikut daftar 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka: M Arief Wicaksono, Suprapto, Zainuddin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heri Pudji Utami, Hery Subiantono, Ya’qud Ananda Gudban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Abdulrachman.

Kemudian, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choerol Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghazli, Mohamad Fadli, Aisa Iriani, Indra Tjahjono, Een Embarsari, Bambang Triyono, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Eni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri dan Ribut Harianto.

Selain 41 anggota DPRD, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jaroy Edy Sulistiyono sebagai tersangka. KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi massal.

Baca Juga :   Indonesia Masih Matangkan Pasal Pencabulan Anak dan LGBT

“Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serga sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal,” ucap Basaria. (detikcom)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Wapres: Tes Cepat COVID-19 Bisa Dilakukan dari Pintu ke Pintu

Jakarta, KoranSN Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pelaksanaan tes cepat untuk mendeteksi kondisi antibodi terkait …