Sabtu , Januari 19 2019
Home / Pesta Demokrasi / MK Tolak Gugatan Dodi-Giri, KPU Segera Pleno Penetapan

MK Tolak Gugatan Dodi-Giri, KPU Segera Pleno Penetapan

Persatuan Jaksa Indonesia
Ahmad Naafi. (foto-istimewa)

Palembang, KoranSN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel segera menggelar rapat pleno penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023, setelah gugatan sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel yang diajukan pasangan Dodi Reza-HM Giri Ramanda ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman, Kamis (9/8/2018) dijelaskan bahwa MK menerima eksepsi Termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Kemudian, menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan itu tertuang dalam salinan putusan nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018.

Dalam persidangan, Anwar menjelaskan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pilgub Sumsel tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :   Masyarakat Melihat Nopran Marjani Saudara Sekaligus Harapan Lahat

Ia menjelaskan, berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 juncto pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan MK nomor 5 tahun 2017, yang mengatur bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel tahun 2017, jumlah penduduk Sumsel 8.266.983 jiwa. Dengan demikian selisih penghitungan suara yang bisa dipersoalkan dalam Pilkada Provinsi Sumsel tahun 2018 adalah 1%. Sementara dari data yang ada, perbedaan suara antara pihak terkait dengan pihak pemohon adalah 1.394.438 (HDMY) suara dikurangi 1.262.500 (Dodi-Giri) sama dengan 131.938 suara setara dengan 5 persen.

Baca Juga :   Nopran Marjani Sapa Warga dan Pedagang di Pasar Lematang Lahat

“Dengan demikian Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi RI,” kata Anwar.

Sementara, Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi membenarkan gugatan sengketa Pilgub Sumsel yang diajukan oleh pasangan Dodi-Giri ditolak MK.

Ia mengatakan, setelah keluarnya putusan MK tersebut, KPU akan menggelar rapat pleno penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat 3 hari setelah putusan MK.

“Kemungkinan Sabtu (11/8/2018) atau Minggu (12/8/2018) kami akan menggelar pleno penetapan,” pungkasnya. (awj)

Hotel Grand Inna Palembang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Dana Desa Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Palembang, KoranSN Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan dana desa (DD) ...