Oknum Guru dan PNS Pemkab OKU Ditahan di Rutan Pakjo

DITAHAN- Inmerian Fatoni (depan berjengot) dan Agus Badin (kemeja kuning mengenakan jam tangan) tersangka dugaan korupsi pembangunan SMPN Lontar OKU saat dibawa penyidik ke Kejati Sumsel. (foto-dedy/koransn.com)
DITAHAN – Inmerian Fatoni (depan berjengot) dan Agus Badin (kemeja kuning mengenakan jam tangan) tersangka dugaan korupsi pembangunan SMPN Lontar OKU saat dibawa penyidik ke Kejati Sumsel. (foto-dedy/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Oknum guru SMAN 3 OKU, Agus Badin, dan oknum PNS Pemkab OKU, Inmerian Fatoni, yang merupakan tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan sekolah baru yakni SMPN Lontar di Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten OKU, Selasa (11/10/2016) ditahan di Rutan Kelas I Pakjo Palembang.

Keduanya ditahan usai diserahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sumsel ke Kejati Sumsel, yang kemudian keduanya langsung dilakukan penahanan oleh jaksa Kejati Sumsel.

Pantauan di lapangan, sekitar pukul 10.00 WIB kedua tersangka tiba di Mapolda Sumsel. Lalu keduanya masuk ke ruangan pemeriksaan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan secara terutup.

Tak lama kemudian, kedua tersangka terlihat keluar didampingi penyidik dan langsung dibawa menggunakan dua mobil untuk diserahkan ke Kejati Sumsel.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Zulkarnain mengatakan, kedua tersangka diserahkan ke jaksa merupakan tahap dua setelah berkas perkara atau tahap satu dinyatakan jaksa P21 (lengkap).

“Tersangka Agus Badin merupakan oknum guru di SMAN 3 OKU yang dalam dugaan kasus ini Agus Badin selaku ketua komite pembangunan SMPN Lontar OKU. Sedangkan untuk tersangka Inmerian Fatoni merupakan oknum PNS di Pemkab OKU, dimana dalam dugaan kasus ini tersangka menjabat sebagai kepala pelaksana tim teknis pembanguan sekolah,” ungkapnya.

Baca Juga :   Tak Dikasih Uang, Anak di Musirawas Pukul Ibu Kandung Pakai Besi Gorden

Lanjut Zulkarnain, dari penyelidikan yang telah dilakukan penyidik, ditemukan barang bukti jika kedua tersangka diduga melakukan dugaan korupsi saat melakukan pembangunan sekolah tersebut.

“Kalau anggaran pembangunan SMPN Lontar OKU ini menggunakan anggaran APBD dan APBN Kementrian Pendidikan RI Tahun 2012. Setelah kita selidiki, diduga kedua tersangka ini melakukan dugaan korupsi bahkan berdasarkan audit BPKP Sumsel terjadi kerugian negara sebesar Rp 216 juta lebih,” jelasnya.

Menurut Zulkarnain, penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut telah dilakukan penyidik sejak tahun 2015. Hingga belum lama ini Agus Badin dan Inmerian Fatoni ditetapkan Polda Sumsel sebagai tersangka.

“Setelah penetapan tersangka selanjutnya penyidik melengkapi berkas perkara dan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Kemudian berkas diteleti oleh jaksa dan akhirnya berkas perkara dinyatakan lengkap, sehingga hari ini (kemarin) kedua tersangka kita serahkan ke Kejati Sumsel,” jelasnya.

Disinggung apakah masih ada dugaan tersangka lainnya yang diduga terlibat? Dikatakan Zulkarnain, jika selain kedua tersangka tidak ada tersangka baru. Hal ini dikarenakan dalam dugaan kasus ini diduga hanya kedua tersangka saja yang melakukan dugaan korupsi dalam pembangunan SMPN Lontar.

“Jadi tidak ada tersangka lainnya. Karena berdasarkan petunjuk-petunjuk dari jaksa yang kita lengkapi tidak ada tersangka lain selain kedua tersangka ini,” tutup Zulkarnain.

Baca Juga :   Polisi Dalami Kasus Bakso Beracun

Terpisah, Kasi Pidsus Kejati Sumsel, Rosmaya membenarkan, pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka Agus Badin dan tersangka Inmerian Fatoni dari Polda Sumsel.

“Keduanya merupakan tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan SMPN Lontar di Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU. Usai kita terima selanjutnya tersangka Agus Badin dan tersangka Inmerian Fatoni langsung kita tahan di Rutan Kelas I Pakjo Palembang sembari mempersiapkan persidangannya,” ujarnya.

Masih dikatakan Rosmaya, dalam dugaan kasus ini kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus melakukan mark-up anggaran pembangunan sekolah dengan total anggaran Rp 1,7 miliar, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 216 juta lebih.

“Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Sumsel diketahui jika dalam pembangunan sekolah tersebut terdapat 14 persen kegiatan yang tidak dilaksanakan, hingga berdasarkan audit BPKP Sumsel terjadi kerugian negara sebesar Rp 216 juta lebih. Dalam perkara ini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” tandas Rosmaya. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Decky Canser

Avatar

Lihat Juga

PK Kembali Panggil Dua Pegawai WIKA Kasus Jembatan Waterfront City

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu kembali memanggil dua pegawai PT Wijaya Karya (WIKA) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.