Oknum Kades Bukit Ulu Muratara Diduga Gelapkan Dana Desa 2017

Ketua BPD Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya, M Haris saat bertemu dengan Kadis PMD-P3A Kabupaten Muratara. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Oknum Kepala Desa (Kades) Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diduga menggelapkan uang Dana Desa (DD) tahun 2017. Hal ini dikatakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bukit Ulu, M. Haris.

Dirinya mengaku, jika ia mempunyai data lengkap dugaan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Kades Bukit Ulu tersebut.

“Di Perbup itu sudah jelas semua, anggaran yang harus dikeluarkan dari Dana Desa. Namun hal itu tidak sesuai, karena hanya sebagian saja yang mereka salurkan,” katanya saat ketika mendatangi Dinas PMD Muratara, Selasa (23/10/2018).

Ia menjelaskan, adapun rincian anggaran yang diduga diselewengkan oknum kades, yang pastinya merugikan negara.

“Guru ngaji apabila menurut Perbub anggarannya Rp 60 juta, namun yang dibayar hanya empat orang dengan jumlah Rp 19 juta. Guru TK, seharusnya orang empat, tapi ternyata hanya tiga orang yang dibayarkan oleh oknum Kades. Kemudian anggaran untuk Lansia sebesar Rp 18 juta, namun realisasinya tidak ada sama sekali. Selanjutnya biaya kegiatan makanan tambahan untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah sebesar Rp 30 juta, juga tidak ada terealisasinya,” jelasnya.

Ia juga mengaku, jika ia pernah melaporkan masalah tersebut kepada inspektorat Muratara hingga inspektorat sudah melakukan kroscek ke lapangan dan menemukan dugaan penyelewengan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa yakni, pembangunan drainase atau selokan.

Baca Juga :   Polsek Sungai Lilin Gagalkan Penyeludupan Ribuan Burung Kolibri Asal Riau

“Kemarin pihak inspektorat sudah kroscek pembangunan drainase tersebut, dan menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 53 juta dalam pembuatan selokan tersebut,” akunya.

Dirinya berharap, tindakan tegas dapat dilakukan oleh pemerintah daerah agar memberikan efek jera. Selain itu, kembalikan hak masyarakat yang memang menjadi milik mereka.

“Hak masyarakat kembalikan ke masyarakat dulu, dan hukum harus tetap berjalan karena sudah merugikan negara, sehingga memberi efek jera kepada yang bersangkutan,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PMD-P3A) Kabupaten Muratara, Firdaus mengatakan, jika pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap oknum Kepala Desa Bukit Ulu guna menanyakan kebenarannya mengenai laporan BPD Bukit Ulu tersebut.

“Kita akan panggil yang bersangkutan, jadi saya harap kepada warga yang melapor agar bersabar, karena kita butuh proses, apalagi ini masalah dana desa yang langsung melibatkan uang negara,” tegasnya.

Sedangkan Wakil Inspektur Muratara, Rozali membenarkan jika pihaknya menemukan masalah insentif guru ngaji dan kekurangan volume drainase yang dibangun menggunakan Dana Desa.

Baca Juga :   Sejak Usia 9 Tahun Siswi SMP Diduga Diperkosa Kakek Kandung

“Itu sudah direalisasikan dan sudah dilakukan pembayaran di Kantor Camat Karang Jaya, dan kita sudah ada laporannya dan itu sudah diperiksa semua,” katanya.

Menurutnya, terkait untuk temuan pembangunan drainase sudah ditindaklanjuti.

“Itu sudah kita periksa dan sudah ditindaklanjutinya. Mana ada indikasi indikasi kekurangannya dia harus bayar, dan kalau ada kekurangan dia tetap bayar dan masuk kas desa,” jelasnya.

Saat ditanya apa sangsi hukum bagi oknum Kades yang melakukan penyelewengan Dana Desa? Rozali mengatakan, jika saat ini sudah ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sebelumnya telah dilakukan MoU untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

“Jadi kalau untuk tindakan hukumnya kita bukan aparat hukum dan kita hanya APIP, tugasnya adalah melihat sejauh mana OPD OPD taat dengan aturan yang ada,” jelasnya. (snd)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Sopir Taksol Dikeroyok di Dalam Polrestabes Palembang

Palembang, KoranSN Indra (40), warga D2 Bukit Dusun 4 Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin yang merupakan …