Pahri 4 Tahun Penjara, Lucianty 2 Tahun Penjara

Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan isterinya Lucianty
BUPATI-Berdampingan, Bupati Muba non aktif aktif Pahri Azhari dan isterinya Lucianty keluar dari ruang sidang. FOTO-FERDINAND/KORANSN

 

Palembang, KoranSN

Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan isteri Lucianty terdakwa dugaan kasus suap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Muba tahun 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba tahun 2015, Rabu (14/2/2016) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dengan hukuman pidana penjara.

Dalam tuntutannya, tim JPU KPK yang diketuai Irene Putri, beranggotakan Taufiq Ibnugroho, Ariyawan Agustriartono dan Wawan Junarwanto di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Palembang, menuntut terdakwa Pahri Azhari dengan pidana 4 tahun penjara dan Lucianty dengan hukuman pidana 2 tahun penjara.

Menurut Irene Putri, berdasarkan fakta persidangan, keterangan 21 saksi, 144 barang bukti, dan bukti-bukti petunjuk yang telah dihadirkan di persidangan. Kedua terdakwa terbukti bersalah dan melanggar hukum.

“Dalam perkara ini kedua terdakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Tipikor. Dari itu kami meminta agar Mejelis Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pahri Azhari dengan hukuman 4 tahun penjara dan untuk terdakwa Luciantay 2 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa juga didenda Rp 150 juta atau subsider dua bulan kurungan penjara,” tegas Irene Putri.

Dikatakannya, dari fakta persidangan diketahui jika uang suap tahap satu Rp 2.650.000.000 telah dibagikan kepada 45 anggota DPRD Muba dengan rincian; empat pimpinan DPRD Muba masing-masing menerima Rp 100 juta, 8 ketua fraksi masing-masing menerima Rp 75 juta, dan 33 anggota DPRD Muba masing-masing menerima Rp 50 juta.

“Sedangkan untuk uang tahap kedua dengan sebesar Rp 200 juta dibagikan kepada empat pimpinan DPRD Muba saat itu, yang masing-masing menerima Rp 50 juta. Uang tahap satu dan tahap dua berasal dari terdakwa Lucianty yang diberikan ke DPRD melalui Syamsudin Fei dan Bambang Kariyanto (terpidana). Dalam tuntutan ini kami JPU KPK menilai, apapun dalilnya baik itu uang pinjaman, uang ketuk palu, uang yang diberikan ke DPRD Muba dalam rangka pengesahan dan persetujuan APBD dan LKPJ tetaplah uang suap,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, sementara untuk uang suap tahap ketiga senilai Rp 2.560.000.000 (barang bukti OTT KPK) merupakan uang dari sejumlah SKPD di Muba. Uang tersebut diberikan ke DPRD saat akan dilakukan pengesahan LKPJ Kepala Daerah Muba.

“Meskipun terdakwa Pahri mengatakan tidak memerintahkan sejumlah SKPD untuk mengumpulkan uang tahap ketiga. Namun kami menilai terdakwa Pahri selaku bupati saat itu telah memerintah dan menyuruh mengumpulkan uang suap tahap ketiga tersebut. Hal ini terjadi saat Syamsudin Fei menemui terdakwa Pahri untuk menyampaikan jika DPRD Muba akan mengeluarkan hak interplasi terkait LKPJ,” ujarnya.

Baca Juga :   Bobol Ruko, Orang Mabuk Miras Nyaris Tewas Digebuk Massa

Menanggapi perkataan Syamsudin Fei, lanjut JPU, Pahri Ashari selaku bupati ketika itu menyuruh Kepala Dinas PU BM menyerahkan uang kepada Syamsudin Fei sebesar Rp 1,5 miliar, sedangkan Kepala Dinas PU CK sebesar Rp 500 juta, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Rp 35 juta.

“Untuk mencukupi nominal Rp 2.560.000.000 maka Faisyar (terpidana) juga mengumpulkan uang suap dari sejumlah SKPD lainnya diantaranya; RSUD, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Sekwan, Badan Penyuluhan, Dinas Kesehatan, BHL, Keluaraga Berencana dan Sat Pol PP. Sehingga terkumpul uang Rp 480 juta, kemudian untuk mencukupi nominal uang tahap ketiga, Faisyar memberikan uang Rp 35 juta kepada Syamsudin Fei. Sisanya, diserahkan ke KPK saat mereka tertangkap OTT,” paparnya.

Lebih jauh dijelaskan JPU, uang tahap satu, tahap dua dan uang suap tahap ketiga merupakan uang suap konsisten dengan total Rp 17,5 miliar yang diminta DPRD Muba dari 1 persen belanja modal Pemkab Muba.

“Permintaan uang suap ini bermula saat Pahri mengajukan APBD dan LKPJ ke DPRD Muba. Kemudian, DPRD melakukan rapat internal yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Muba saat itu bersama 8 ketua fraksi. Hasil rapat internal ini, awalnya keluar nominal permintaan uang suap Rp 20 miliar serta menujuk Bambang Kariyanto menjadi koordinator dari pihak DPRD Muba. Kemudian, Bambang bersama Syamsudin Fei dan Faisyar melakukan pertemuan kepada kedua terdakwa di kediaman terdakwa di Jalan Kartini Palembang,” jelasnya.

Lanjut JPU, dalam pertemuan itulah Syamsudin Fei dan Bambang Kariyanto menyampaikan permintaan uang suap. Lalu, ditawar Lucianty menjadi Rp 13,8 miliar. Dikarenakan Bambang tidak bisa memutuskan, hingga Bambang menyampaikan ke DPRD dan akhirnya uang suap yang diminta DPRD Muba menjadi Rp 17,5 miliar.

“Setelah itu Bambang kembali menyampaikan hal tersebut kepada Syamsudin dan Faisyar. Hingga akhirnya uang permintaan DPRD Muba menjadi uang suap konsisten dengan total Rp 17,5 miliar,” terangnya.

Lebih jauh diungkapkan JPU KPK, terkait kesaksian terdakwa Lucianty yang mengungkapan jika tidak ada penawaran uang suap, hal itu merupakan hak dari terdakwa. Tapi dari kesaksian Bambang Kariyanto dan Syamsudin Fei yang telah disumpah dalam persidangan, keduanya mengungkapkan jika terdakwa Lucianty menawar uang suap.

“Bahkan dari keterangan saksi Bambang Kariyanto, pada saat pertemuan kedua yang dilakukan di rumah dinas di Sekayu. Terdakwa Lucianty menyampaikan jika duet (uang suap) akan diselesaikan oleh ayuk (Lucianty). Dari itu keterangan terdakwa menurut kami tidaklah bener,” kata JPU KPK Irene Putri.

Baca Juga :   Alex Siap Berikan Keterangan

Selain itu, sambung JPU, pihaknya pun membantah keterangan Lucianty yang memberikan pinjam uang suap tahap pertama dan tahap kedua kepada Syamsudin Fei ke DPRD Muba karena kasihan dan takut Pahri Azhri akan didemo.

“Lucianty itu anggota DPRD Sumsel jadi yang bersangkutan pasti tahu jika pemberian uang suap itu tidak boleh dan dilanggar. Tapi kenyataannya, terdakwa meminjamkan uang kepada Sayamsudin Fei untuk DPRD Muba,” paparnya.

Meskipun demikian, Irene Putri mengungkapkan, jika JPU KPK masih memperhatikan hal-hal yang meringankan kepada kedua terdakwa. Dimana kedua terdakwa merupakan pasangan suami isteri serta memiliki tanggungan anak dan keluarga, kedua terdakwa juga tidak pernah terjerat pidana.

“Karena rasa kemanusian dan keadilan maka tuntutan untuk Lucianty lebih rendah dari terdakwa Pahri Azhari. Memang dalam perkara ini yang memberikan uang tahap satu dan tahap dua adalah Lucianty. Tapi uang suap itu dilakukan untuk kepentingan Pahri yang saat itu menjabat sebagai Bupati Muba,” tandasnya.

Usai mendengarkan tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Saiman SH MH meminta tanggapan kepada kedua terdakwa apakah menerima tuntutan jaksa atau akan mengajukan pembelaan (pledoi).

“Kami akan mengajukan pembelaan, dan kami meminta waktu 7 hari,” kata Rudi Alfonso kuasa hukum Pahri dan Lucianty.

Setelah mendengar tanggapan dari kuasa hukum kedua terdakwa , Majelis Hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi terdakwa.

Pantauan di lapangan, selama mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU KPK, terdakwa Pahri terlihat tenang duduk di kursi kesakitan. Sementara isterinya Lucianty, tampak gelisah sembari kedua mata yang selalu memandang ke arah JPU.

Usai persidangan kedua terdakwa terlihat langsung memeluk dan bersalaman kepada para keluarga yang sejak awal persidangan ikut duduk di ruang sidang, menyaksikan jalannya sidang.

Kepada wartawan terdakwa Pahri enggan berkoomentar banyak, sembari merangkul isterinya Lucianty, terdakwa Pahri melangkah keluar ruang sidang.

“Tidak ada tanggapan, tadi kan sudah jelas di persidangan,” singkat Pahri. (ded)

Publisher : Fitriyanti

Avatar

Lihat Juga

Dua Rumah Warga di Kelurahan Muara Enim Lubuk Linggau Ludes Terbakar

Lubuklinggau, KoranSN Dua rumah warga di lingkungan RT 01 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuk Linggau …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.