Pahri Azhari: Semua Anggota DPRD Muba Selalu Minta Duit

Foto-Ferdinand/koransn
Mantan Bupati Muba, Pahri Azhari dan Istrinya Lucianty usai mengikuti sidang Suap Muba di PN Tipikor Palembang, Senin (8/8/2016). Foto-Ferdinand/koransn

Palembang, KoranSN
Mantan Bupati Muba Pahri Azhari dan isteri Lucianty terpidana dugaan kasus suap pengesahan APBD Muba tahun 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Muba tahun 2014, Senin (8/8/2016) dihadirkan JPU KPK di persidangan PN Tipikor Kelas I Palembang.

Dalam persidangan keduanya diperiksa untuk menjadi saksi terdakwa Dear Fauzul Azim, Parlindungan Harahap, Ujang M Amin, Jaini, Depy Irawan, Iin Pebrianto yang keenamnya merupakan mantan Ketua Fraksi DPRD Muba.

Saat memberikan kesaksian di muka persidangan, Pahri Azhari mengungkapkan, ketika itu semua anggota DPRD selalu minta-minta duit kepadanya seusai sidang paripurna di DPRD Muba.

“Setelah sidang paripurna, saya kan selalu salaman sama unsur pimpinan, ketua fraksi, dan para anggota DPRD Muba. Saat itulah semua anggota dewan menanyakan soal uang suap tersebut kepada saya. Mereka semuanya meminta duit sambil berkata mana jatah saya,” kata Pahri menirukan perkataan para anggota DPRD Muba yang meminta jatah duit usai paripurna.

Menurut Pahri, dirinya mengetahui adanya permintaan uang suap dari DPRD Muba dari Sekda Muba, Kepala DPPKAD dan Kepala BAPPEDA yang menjabat saat itu (terpidana Syamsudin Fei dan Faisyar). Dimana ketiganya merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Muba.

“Mereka menyampaikan kepada saya jika pihak DPRD Muba meminta uang 1 persen dari belanja modal atau sekitar Rp 20 miliar untuk pembahasaan APBD. Menindaklanjuti laporan itu, kemudian saya mengumpulkan seluruh Kepala SKPD. Dalam pertemuan itu saya katakan agar jangan ada SKPD yang memberikan uang kepada DPRD Muba apabila ada yang memberi tangungjawab sendiri,” ujar Pahri.

Diungkapkan Pahri, dikarenakan uang permintaan DPRD tersebut tak diberikan membuat sejumlah rapat paripurna dengan agenda pembahasan APBD di DPRD Muba tak pernah qorum. Hingga akhirnya, terpidana Syamsudin Fei menemui isterinya Lucianty untuk meminjam uang.

“Awalnya saya tidak tahu jika isteri saya meminjamkan uang kepada Syamsudin Fei. Beberapa hari kemudian barulah saya mengetahuinya. Saya marah kepada isteri saya, mengapa meminjamkan uang itu bahkan Syamsudin Fei pun juga saya marahi karena memberikan uang ke DPRD Muba dengan meminjam uang dari isteri saya,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, untuk jumlah nominal uang yang dipinjamkan isterinya kepada Syamsudin Fei, diketahuinya saat ia telah menjalani sidangan di PN Palembang. Terungkap di persidangan jika uang tahap pertama yang diberikan ke DPRD Muba senilai Rp 2.650.000.000.

“Waktu itu saya hanya tahu jika isteri saya meminjamkan uang tapi saya tak tahu nominalnya. Di persidanganlah saya mengetahui semuanya, termasuk jika uang dari isteri saya telah diberikan Syamsudi Fei kepada Bambang Kariyatno (terpidana dari Ketua Fraksi) dan telah dibagi-bagikan Bambang ke seluruh anggota DPRD Muba hingga akhirnya DPRD membahas APBD Muba,” paparnya.

Lebih jauh dikatakan Pahri, usai uang tersebut diserahkan, APBD Muba disahkan di DPRD Muba sebesar Rp 2,4 triliun. Namun setelah dirivisi di DPRD Sumsel nominalnya menurun menjadi Rp 2,2 triliun.

Baca Juga :   Uang Upah dari Merusak Gereja di Ogan Ilir Digunakan Untuk Makan Bersama

Setelah APBD disahkan, sambung Pahri, ternyata DPRD Muba kembali meminta uang untuk pembahasan LKPJ. Bahkan DPRD Muba mengancam akan melakukan hak interplasi memakzulkan (melengserkan) dirinya yang saat itu menjabat sebagai bupati.

“Memang dalam hal ini kami lambat mengajukan APBD dan LKPJ. Kalau untuk APBD kami ajukan Desember 2014, sedangkan LKPJ 2014 diajukan Januari 2015. Itu terjadi karena ketika itu alat kelengkapan dewan belum lengkap serta adanya pergantian unsur pimpinan DPRD, karena itulah kami terlambat mengajukan. Dan ternyata, keterlambatan kami menjadi alasan DPRD untuk meminta uang dengan cara akan melakukan hak interplasi,” paparnya.

Masih diungkapkan Pahri, karena adanya ancaman hak interplasi hingga membuat dirinya menjadi panik kemudian mengikuti saran terpidana Syamsudin Fei untuk memanggil Kepala Dinas PU BM dan PU CK Pemkab Muba agar memberikan sejumlah uang.

“Syamsudin menyampaikan jika terkait LKPJ anggota DPRD menggalang tandatangan interplasi. Dari itulah Syamsudin Fei menyarankan memanggil Kepala Dinas PU BM dan Kepala Dinas CK. Kepada kedua kepala dinas ini saya sampaikan ‘bantu jika bisa dibantu’, dari itulah Kepala Dinas PU BM memberikan Rp 2 miliar dan Kepala Dina PU CK memberikan Rp 500 juta. Untuk mencukupi uang permintaan suap LKPJ senilai Rp 2.560.000.000 (barang bukti OTT) maka Faisyar (terpidana) meminta ke sejumlah SKPD diantaranya, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan. Semua uang itu dikumpulkan ke Syamsudin Fei kemudian diserahkan ke Bambang Kariyanto hingga akhirnya tertangkap OTT KPK,” tandasnya.

Sementara Lucianty dalam kesaksiannya mengungkapkan, jika benar dirinya telah meminjamkan uang kepada Syamsudi Fei senilai Rp 2.650.000.000 (tahap pertama untuk seluruh anggota DPRD Muba) serta uang Rp 200 juta (tahap kedua untuk unsur pimpinan DPRD Muba).

“Semua uang itu berasal dari usaha SPBU keluarga saya dan usaha butik saya. Saya meminjamkannya, karena saya percaya kepada Syamsudi Fei, sebab dia Kepala DPPKAD,” ujarnya.

Penjelasan Lucianty membuat Majelis Hakim yang diketuai Kamaludin SH MH mempertanyakan terkait bagai mana caranya Syamsudin Fei nantinya mengembalikan uang tersebut.

“Saya nilai ini tidak lazim, masak langsung percaya memberikan pinjaman yang nominalnya mencapai meliaran rupiah tersebut. Apakah ada kwitansinya,” tanya hakim

Dijawab Lucianty, jika antara dia dan Syamsudin Fei memang tidak ada kwintansi. Untuk kwitansi hanya antara dirinya dengan bendahara SPBU yang juga merupakan bendahara usaha butik miliknya.

“Inikan janggal, orang saja kalau pinjam uang Rp 500 ribu saja pake kwitansi. Masak anda (Lucianty) tidak membuat Kwitansi dengan Syamsudin Fei. Kok, anda bisa pinjamankan uang itu,” ucap hakim kembali menanyakan.

“Saya meminjamkan karena saya percaya. Karena selain Kepala DPPKAD, Syamsudi Fei juga memiliki banyak kebun,” jawab Lucianty.

Mendengar ucapan dari Lucianty membuat hakim mengarahkan pertanyaan kepada Pahri Azhari terkait gaji Syamsudin Fei sebagai Kepala DPPKAD Pemkab Muba.

Baca Juga :   Lanal Babel Tangkap Penumpang Kapal Bawa Dua Kilogram Sabu-sabu

Dijawab Pahri jika untuk persisnya dirinya tidak mengetahui gaji Syamsudin Fei. “Persisnya saya tidak tahu mungkin sekitaran Rp 10 juta perbulan,” kata Pahri menjawab pertanyaan hakim.

Usai mencecar pertanyaan kepada keduanya, hakim meminta agar keduanya menjawab dengan jujur. Sebab dalam perkara ini Pahri
dan Lucianty telah menjadi terpidana.

“Saya mau tahu bagaimana uang yang dipinjam itu nantinya akan dikembalikan. Nominalnya itu terlalu banyak hingga miliaran rupiah, dengan gaji Syamsudi Fei Rp 10 juta perbulan mana mungkin Syamsudin seorang diri akan mengembalikan uang itu. Apakah uang itu akan dikembalikan dari APBD, setelah APBD Muba disyahkan dan anggaran masuk ke Pemkab Muba,” tanya hakim kepada Pahri dan Lucianty.

Medengar pertanyaan hakim Pahri dan Lucianty terdiam sejanak. Kemudian Lucianty menjawab jika dirinya tak berfikir sejauh itu.

“Tak terpikir ke sana Pak Hakim. Tapi saya pinjamkan uang itu karena saya percaya kepada Syamsudin Fei, tak tahu kalau jadi seperti ini. Bahkan sampai sekarang uang itu juga belum dikembalikan oleh Syamsudin Fei,” tandasnya.

Setelah memeriksa Pahri Azhari dan Lucianty, Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH mengajukan pertanyaan kepada enam terdakwa terkait kesaksian yang telah diberikan Pahri dan Lucianty.

Pertanyaan hakim dijawab terdakwa Dear Fauzul Azim, Parlindungan Harahap, Ujang M Amin, Jaini, Depy Irawan, Iin Pebrianto secara bergantian. Dalam pernyataan keenamnya, mereka keberatan dari kesaksian Pahri Azhari dan Lucianty yang mengukapkan, jika mereka juga ikut mempertanyakan dan selalu meminta duit jatah uang suap Muba kepada Pahri seusai sidang paripurna di DPRD Muba dilakukan.

Selain Pahri Azhari dan Lucianty yang dihadirkan menjadi saksi keenam terdakwa. Dalam persidangan tersebut juga dihadirkan terpidana Aidil Fitri (mantan Wakil Ketua DPRD MUba) dan terpidana Adam Munandar (mantan Ketua Fraksi). Di persidangan keduanya mengaku menerima uang suap diamana untuk Aidil Fitri menerima bagian uang tahap satu senilai Rp 100 juta dan uang suap tahap kedua (untuk unsur pimpinan) senilai Rp 50 juta.

Sedangkan Adam Munandar mengaku jika dirinya hanya menerima uang suap tahap pertama senilai Rp 75 juta. Semua uang tersebut dikatakan keduanya didapatkan dari terpidana Bambang Kariyanto. Setelah kesaksian Adil Fitri dan Adam Munandar, persidangan ditutup Mejelis Hakim dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.

Terpisah usai persidangan JPU KPK Feby Dwiyandospendy mengutarakan, jika keterangan para saksi yang telah dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan BAP dalam perkara ini.

“Sedangkan keenam terdakwa yang berkomentar keberatan terkait kesaksian para saksi itu merupakan hak mereka,” pungkasnya. (ded)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Lagi, Para Saksi Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya Diagendakan Dipanggil Kejati

Palembang, KoranSN Setelah minggu lalu sejumlah mantan pejabat Pemprov Sumsel, diantaranya Akmad Najib (mantan Asisten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.