Home / Ekonomi / Pajak dari Bea Materai Dioptimalkan

Pajak dari Bea Materai Dioptimalkan

Salah satu WP sedang bertanya pada acara sosialisasi pajak, Rabu (7/2/2018). (foto-ist)

Palembang, KoranSN

Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Kantor Regional III PT Pos Indonesia (Persero) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Bea Materai (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) di Gedung Grand Atyasa Convention Center, Palembang (Rabu, 07/02/2018).

Sedangkan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel, M. Ismiransyah M. Zain atau akrab dipanggil Rendy mengatakan, sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat (Wajib Pajak) terhadap penggunaan benda materai serta tentunya mengoptimalkan penerimaan pajak dari Bea Materai.

“Peran penting penerimaan pajak untuk pembangunan, pentingnya sosialisasi Bea Meterai bagi keadilan diantara pengusaha dan kegiatan serupa akan dilakukan terhadap Wajib Pajak di sektor-sektor lain dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,”tegasnya.

Ketua PHRI, Herlan menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Pajak dan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan sosialisasi. Sektor pariwisata merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi di provinsi Sumatera Selatan.

Sementar aitu Kepala Regional III Sumbagsel dan Babel PT Pos Indonesia (Persero), Iwan Gunawan, mengungkapkan positioning PT Pos Indonesia dalam penerbitan Bea Meterai dan dukungan terhadap Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak, khususnya dari Bea Meterai.

Kepala Bidang Data, Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil Ditjen Pajak,Agus Sudiasmoro dalam materinya menjelaskan, sosialisasi dimaksudkan pula untuk memberikan informasi tentang bea meterai dan tata cara penggunaannya kepada wajib pajak. Khususnya yang berusaha di bidang perhotelan dan restoran di Palembang. Banyak hotel dan restoran yang belum sepenuhnya membubuhkan meterai di bukti pembayaran yang mereka berikan untuk customer.

Padahal bukti pembayaran tersebut termasuk jenis dokumen yang harus dikenakan Bea Meterai sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1985. Masyarakat juga harus waspada terhadap penggunaan meterai palsu. Saat ini meterai palsu telah banyak beredar secara online. Umumnya dijual di bawah harga yang seharusnya, Pengedar dan penggunanya bisa terancam sanksi pidana,” ungkap Agus.

Plh.Kepala Bidang P2Humas, Nelson Samosir menambahkan materi mengenai UU No.9 tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan dimana Ditjen Pajak akan mendapatkan data nasabah yang memiliki rekening 1 Milyar rupiah ke atas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang PAS-Final atau Pengungkapan Aset Sukarela dengan PPh Final yang intinya jika ada Wajib Pajak baik yang sudah ikut atau belum ikut Tax Amnesty dipersilahkan melaporkan harta tersebut, membayar sesuai tarif dan SANKSI dihapuskan.

Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat, khususnya wajib pajak perhotelan dan restoran dapat mengetahui tentang pengenaan bea meterai, perbedaan meterai asli dan palsu, dan tidak lupa menggunakan meterai dalam transaksi atau dokumen-dokumen tertentu yang dipersyaratkan Undang-undang, agar terhindar dari sanksi perpajakan. Sosialisasi bersama Ditjen Pajak dan PT Pos Indonesia (Persero) ini akan segera dilaksanakan kembali bekerjasama dengan asosiasi wajib pajak di bidang usaha lainnya yang terkait erat dengan penggunaan Bea Meterai. (ima)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Empat Pemenang The NextDev ke Amerika

Palembang, KoranSN Empat startup pemenang kompetisi The NextDev 2017 akhirnya melakukan perjalanan ke ‘Silicon Valley’ ...

error: Content is protected !!