Pemerhati: Pemda Antisipasi Daerah ‘Blank Spot’ Zonasi PPDB

Orang tua saat mengantre layanan PPDB SMP Negeri di kantor Dispendik Surabaya, Selasa (18/6/2019). (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Pemerhati pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema A mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi anak yang tidak bisa mendaftar sekolah karena zona rumahnya masuk dalam daerah ‘blank spot’.

“Ini yang harus diwaspadai, ada kasus anak-anak pintar tapi orang tuanya tinggal di daerah ‘blank spot’, jadi dia tidak masuk zonasi manapun, sehingga anak ini terpaksa masuk sekolah swasta,” kata Doni kepada Antara saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Doni mengatakan pemerintah daerah harus mengantisipasi hal tersebut. Kasus ini pernah terjadi di Yogyakarta, beberapa siswa yang rumahnya berada di daerah ‘blank spot’ atau tidak tersentuh zonasi sekolah.

“Karena kebetulan rumahnya itu tidak masuk zona manapun jadi repot. Penjaringan anak-anak berbakat jadi tidak masuk,” katanya.

Baca Juga :   Nasrun Umar Himbau Sarjana Kedepankan Kompetensi Sikap

Doni mengatakan kejadian ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk memastikan semua wilayah masuk dalam zona sekolah jangan sampai ada anak yang terlewat.

Doni juga mengatakan zonasi pada PPDB yang banyak dikeluhkan oleh para orang tua murid sejatinya bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial.

“Kebijakan zonasi ini membuat keadilan sosial, dan pemerataan,” kata Doni

Sebelumnya, Mendikbud bersama Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ. Edaran yang ditujukan kepada para Kepala Daerah ini bertujuan agar Pemerintah Daerah segera menetapkan kebijakan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengatur agar PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (paling sedikit 90 persen), jalur Prestasi (paling banyak 5 persen), dan jalur Perpindahan Orang tua/Wali (paling banyak 5 persen). Nilai ujian nasional (UN) tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua.

Baca Juga :   Kak Seto Dambakan Siswa Bersepeda Ria ke Sekolah Seiring Zonasi

Penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak dibenarkan. Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Antara/ags)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Episode Agresif Dalam Perang Melawan COVID-19

Laksana klub-klub sepak bola yang cenderung defensif kala menghadapi Barcelona yang sangat agresif menyerang, strategi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.