Pemerintah Diminta Ikut Aktif Awasi Penyaluran BBM Subsidi

Gubernur Sumsel, H Herman Deru, Anggota Komisi VII DPR-RI H. Yulian Gunhar dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bahas BBM Subsidi, Jumat (7/8/2020). (Foto-Soimah/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Anggota Komisi VII DPR-RI H. Yulian Gunhar dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa serta Komite BPH Migas Ahmad Rizal melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyampaian informasi kuota jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2020 serta menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas. Salah Satu agenda kunjungan kerja di Sumsel tersebut yakni pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru di Kantor Gubernur (07/08/20).

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pengawasan Jenis BBM tertentu (solar subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium Penugasan) melalui digitalisasi nozzle.

Anggota Komisi VII DPR RI H Yulian Gunhar meminta agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas tersebut tepat sasaran dan dapat mencukupi hingga akhir tahun 2020 dan tidak terjadi over kuota seperti pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas dari kuota JBT sebesar 554.892 KL realisasinya mencapai 584.290 KL atau sebesar 105,3 %.

Oleh karena itu Gunhar meminta agar Pemerintah Daerah benar-benar ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran dan program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan kerjasama dengan PT. Telkom dapat digunakan secara efektif untuk Lebih lanjut Gunhar menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai Agustus 2020 saat ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) telah mencapai 55 % atau sejumlah 3.030 SPBU dari target 5.518 SPBU diseluruh Indonesia.

Sedangkan untuk Propinsi Sumatera Selatan sendiri Dari target implementasi 136 IT Nozzle yang tersambung di dashboard PT. Pertamina Persero baru 55 SPBU yang terealisasi (40,4%).

Baca Juga :   Film Terbang Kisahkan Perjuangan Hidup

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

“Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen, sesuai dengan janji Pertamina dan Telkom yang disampaikan ke BPH Migas bahwa digitalisasi SPBU akan selesai seluruhnya pada Agustus 2020 dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV),” tegas Gunhar.

Gunhar menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Gunhar berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

“Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus,” tegas Yulian Gunhar, anggota DPR RI Dapil Sumsel ini.

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi.

Program digitalisasi SPBU ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT. Telkom Indonesia membangun program digitalisasi SPBU untuk sejumlah 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target awal penyelesaian pada akhir Desember 2018, namun dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan target karena terdapat kendalan di lapangan.

Terakhir, PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero) dan PT. Telkom Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan digitalisasi nozzle hingga akhir Agustus 2020.

Baca Juga :   Naru, Kemampuan Jaringan Telkomsel Telah Diuji

Pada hari sebelumnya Anggota Komisi VII DPR-RI H. Yulian Gunhar dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa serta Komite BPH Migas Ahmad Rizalmelakukan kunjungan kerja ke PT. Kereta Api (Persero) Divre III Palembang, Kepala BPH Migas beserta Tim melakukan kunjungan lapangan ke PT. Bukit Asam, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim untuk melihat secara langsung operasional kereta api pengangkut batubara dan juga meninjau proses pengisian BBM untuk kereta api di Fasilitas VHS Tanjung Enim Pada Kunjungan Kerja di PT KAI, Manager Operasi Pertamina Gas memparkan bahwa pengunaan LNG jauh lebih hemat dibandingkan dengan minyak solar hal ini Berdasarkan hasil Uji coba DDF LNG pada Kereta Pembangkit yg di lakukan oleh PT. KAI Persero pada tahun 2016 yang disaksikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM menunjukkan adanya penurunan konsumsi minyak solar sebesar 71 %. Suplay LNG dapat dipasok dari Sumatera Selatan yang di regasifikasi dari pipa gas yang ada karena Sumatera Selatan sebagai lumbung energy termasuk gas sampai di ekspor ke Singapore dan Jawa melalui pipa gas .

Dalam kunjungan tersebut Ifan berharap bahwa penggunaan minyak solar subsidi ini dapat digantikan dengan Liquified Natural Gas (LNG) sehingga subsidi BBM dapat lebih hemat. Selain Harga LNG yang lebih murah, penggunaan LNG juga lebih clean energi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Sumsel II H. Yulian Gunhar mendukung dan mendorong penggunaan gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) sebagai bahan bakar Kereta Api segera diimplementasikan dalam tahap komersialisasi. (ima)

 

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Erick: Ekonomi Syariah Harus Jadi Opsi Prioritas Dukung Pertumbuhan

Jakarta, KoranSN Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kegiatan ekonomi berbasis syariah harus dapat menjadi opsi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.