Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Ekonomi / Pemerintah Perlu Percepat Pendirian Lembaga Penjamin Polis

Pemerintah Perlu Percepat Pendirian Lembaga Penjamin Polis

Gedung di Asuransi Jiwasraya. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah perlu mempercepat pendirian lembaga penjaminan polis, menyusul permasalahan gagal bayar di Asuransi Jiwasraya.

“Itu merupakan bagian terpenting sebagai pelajaran dari kasus Asuransi Jiwasraya,” kata Eko Listiyanto dihubungi di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Menurut dia, selain memberikan jaminan, adanya lembaga tersebut juga akan memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat kepada asuransi.

Meski berbeda dengan perbankan, namun diharapkan lembaga penjamin polis asuransi itu dapat berperan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga :   Picon Holiday Wahana Bermain Kecerdasan

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung pembentukan lembaga penjaminan polis.

Direktur Eksekutif AAUI Dony Dalimunthe mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar Lembaga Penjamin Polis bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar lebih efisien dari sisi sumber daya dan anggaran.

Usul tersebut, lanjut dia, agar industri asuransi tidak dibebankan biaya tambahan yang besar dalam pembentukan lembaga penjamin polis (LPP) tersebut.

Apabila bergabung dengan LPS, maka industri asuransi, kata dia, cukup membayar iuran, sama halnya dengan industri perbankan.

Baca Juga :   Operator dan Pelanggan Wajib Berperilaku Aman di SPBU

Pemerintah sebelumnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam pasal 53 undang-undang itu disebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-undang yang dibentuk paling lama tiga tahun sejak undang-undang tentang perasuransian itu berlaku. (Antara/ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Erick Thohir Paparkan Lima Prioritas Strategis BUMN Periode 2020-2024

Jakarta, KoranSN Menteri BUMN, Erick Thohir memaparkan lima prioritas strategis Kementerian BUMN untuk periode 2020 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp chat