Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Gema Sriwijaya / Pemkab OKI Jamin Kesehatan Warga Kurang Mampu

Pemkab OKI Jamin Kesehatan Warga Kurang Mampu

Bupati OKI Iskandar saat menerima audiensi Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel di Setda OKI. (foto/Maniso)

Kayuagung, KoranSN

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) akan memberikan jaminan kesehatan kepada warga kurang mampu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap.

Bupati OKI H Iskandar SE mengungkapkan, sebelumnya program berobat gratis di daerah ini sudah berlangsung sejak 2008. Program berjalan sebelum adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Menurut Iskandar, program berobat gratis di OKI dilaksanakan melalui program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta serta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Namun sejak adanya JKN BPJS kesehatan maka program Jamkesda harus terintegrasi. Ini amanat UU Nomor 40 Tahun 2004,”katanya saat menerima audiensi Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel di Setda OKI, Rabu (5/4/2017).

Untuk melaksanakan amanat UU tersebut, Bupati OKI menjelaskan, Pemerintah Kabupaten OKI akan menyampaikan surat edaran kepada badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya bahkan masyarakat sekitar agar ditanggung perusahaan.

“Secara bertahap daerah bergabung dengan Jaminan Kesehatan Nasional, namun yang kita dorong dari kepesertaan mandiri. Kita himbau perusahaan, Koperasi, UMKM di tiap kecamatan untuk menambah cakupan peserta,”ujar Iskandar.

Baca Juga :   GMSC Gelar Bakti Sosial di Masjid Al-Ikhlas

Iskandar menegaskan, OKI pada prinsipnya siap melebur program berobat gratis Jamsoskes dengan JKN BPJS kesehatan. “Namun pola integrasi yang akan dilakukan perlu dikaji lebih dalam karena masih banyaknya keluhan warga terkait pelayanan BPJS,”ujar orang nomor satu di Bumi Bende Seguguk tersebut.

Terkait jumlah penduduk menjadi tanggungan pemerintah daerah, Iskandar juga mengkritisi besarnya premi yang harus dibayar oleh Pemerintah daerah. “Melalui program Jamkesda kita menanggung Rp 5.000 perorang jika integrasi ke BPJS kita harus bayar Rp 23.000, artinya jumlah warga yang ditanggung akan berkurang. Ini perlu dicarikan solusi,”kata Iskandar.

Menanggapi itu Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel Diah Sofiawati SSi Apt menyarankan agar Pemkab OKI mengusulkan penambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN.

Baca Juga :   3 Kandidat Bersaing Pimpin Golkar OKI

“Setiap tahun ada return (anggaran tak termanfaatkan) oleh PBI melalui APBN. Kami sarankan Pemkab OKI mengusulkan penambahan jumlah warga penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBN agar mengurangi beban daerah,”ungkap Diah.

Kepesertaan BPJS kesehatan di Kabupaten OKI menurut Diah masih di angka 46.96 persen, untuk itu perlu dukungan pemerintah daerah. Diah menambahkan, BPJS Kesehatan memang masih perlu meningkatkan upayanya dalam meningkatkan pelayanan. Fokusnya pada upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), perbaikan dan penerapan sistem rujukan berjenjang tutupnya.

Sementera itu sekretaris Daerah Kabupaten OKI H Husin SPd MM mengatakan, sebagai tindaklanjut Pemkab OKI akan menjamin kesehatan bagi tenaga kerja sukarela di lingkungan Pemkab OKI mulai tahun ini.

“Pekerja kontrak dan sukarale akan kita jaminkan melalui BPJS Kesehatan di tahun ini juga. Sebagai tindaklanjut dan mendukung program pemerintah pusat,” ungkap Husin. (iso)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

PT Banjar Sari Pribumi Sambangi Korban Banjir di Lahat

Lahat, KoranSN Pasca bencana banjir di Kabupaten Lahat masih menyisakan pilu bagi korban yang terkena …