Pemkab OKI Terpatuh di Sumsel

Bupati (kanan) saat menerima penghargaan WTP dari BPK RI beberapa hari lalu. (foto-maniso/koransn)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), menjadi pemerintah daerah yang paling patuh di Provinsi Sumsel menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hingga Rabu (8/7/2020), Pemkab OKI menempati rangking pertama daerah yang melakukan tindaklanjut rekomendasi BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2019, dengan persentasi tindaklanjut mencapai 89,98 persen.

Pemkab Musi Rawas di peringkat kedua dengan 82,75 persen dan Pemkab Lahat pada urutan ketiga, dengan persentase tindaklanjut 80,00 persen.

Inspektur Inspektorat Kabupaten OKI, Syarifudin SP MSi mengatakan, raihan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab OKI untuk melakukan perbaikan manajemen administrasi keuangan daerah.

Baca Juga :   Pembukaan Karya Bakti TMMD Khidmat *Buka Akses Jalan Sepanjang 16 KM

“Tanggungjawab ini adalah komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan daerah,” ujarnya.

Hasilnya, Pemkab OKI menjadi pemerintah daerah di Sumsel yang berhasil meraih rangking satu atas pelaporan tindaklanjut temuan LHP BPK RI.

Syarifudin menambahkan, pencapaian itu bagian dari political will kepala daerah didukung komitmen seluruh pemangku kepentingan.

“Merupakan visi dan kemauan politik Bapak Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel terutama perbaikan pelayanan dan pengelolaan keuangan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Pemkab OKI mampu mempertahankan Opini Wajar Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel sembilan kali berturut-turut.

Baca Juga :   DPRD Banyuasin Dengarkan Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2018

Bupati OKI, H Iskandar SE saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Rabu lalu (17/6/2020) mengatakan, jajaran Pemkab OKI akan terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaan dan penyajian laporan keuangan daerah agar dapat dihitung, bisa dipertanggungjawaban, dan berkesinambungan. (iso/adv)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Kedai Tiga Nyonya Dibuka Kembali, Hadirkan Nuansa Klasik dan Instagramble

SEJAK masa pandemi Covid-19 melanda, Kedai Tiga Nyonya ikut terdampak dari kondisi tersebut. Selama tiga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.