Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

Pemkot Pagaralam Kembali Raih WTP

Walikota Alpian Maskoni SH saat menerima penghargaan. (Foto-Istimewa)

PEMERINTAH KOTA PAGARALAM kembali menerima penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kalinya, atas laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bersamaan penyerahan WTP daerah Kabupaten Muratara dan Kabupaten Muara Enim.

Penghargaan WTP diserahkan langsung Plt Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Teguh Prasetyo kepada Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni SH didampingi Ketua DPRD Pagaralam Ruslan Abdul Gani SE, di Gedung BPK perwakilan Sumatera Selatan lantai 3 di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, JUmat (24/5/2019). Turut hadir Plt Sekwan Rano Fahlepi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Iwan Mieke Wijaya, Kabid Aset Ade Kurniawan.

Baca Juga :   Peranan DPD RI untuk Kesejahteraan Masyarakat

Walikota Pagaralam Alpian Maskoni dalam sambutannya sekaligus mewakili tiga kepala daerah Muara Enim, Muratara dan Pagaralam mengatakan, penghargaan opini WTP yang diberikan BPK sejak tahun 2014, sebagai bukti bahwa Pemerintah daerah khususnya Kota Pagaralam selalu akuntabel dan transparan dalam pengelolaan anggaran daerah. “Kedepan Opini WTP harus bisa dipertahankan, meski masih banyak kekurangan. Kami tetap meminta bimbingan BPK terima kasih atas kerjasamanya dan apresiasi juga atas kinerja dan kerja keras semua jajaran Pemkot Pagaralam,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Pagaralam Ruslan Abdul Gani mengatakan, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tetap mengharapkan bimbingan dari BPK perwakilan Sumsel.

Terpisah, Plt Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Teguh Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada DPRD, kepala daerah khususnya Kota Pagaralam atas kerjasamanya. Tahun ini tidak ada yang terlambat, tepat waktu. “Pemeriksaan sebagai motivasi perbaikan lebih baik sekaligus dilakukan untuk memberikan opini terhadap penyajian keuangan, merupakan bentuk profesionalisme dalam penyajian laporan keuangan dan pernyataan merupakan kewajaran laporan keuangan. “Semoga prestasi ini menjadi momentum terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan lebih baik lagi,” katanya. (asn/adv)

Baca Juga :   Parhan Berza: Program Tumpang Sari Solusi Untuk Petani di Lahat

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Raperda RZWP-3-K Disetujui Jadi Perda

RANCANGAN peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), disetujui menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.