Home / Headline / Pemkot Palembang Dideadline 30 Hari Untuk Koreksi Kenaikan PBB Tahun 2019

Pemkot Palembang Dideadline 30 Hari Untuk Koreksi Kenaikan PBB Tahun 2019

Walikota Palembang, Harnojoyo saat berada di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumsel. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Ombudsman Perwakilan Sumsel memberikan batas waktu atau deadline selama 30 hari kedepan kepada Pemkot Palembang untuk mengkoreksi kenaikan nilai tagihan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 kepada wajib pajak di Kota Palembang.

Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah usai menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan terkait dugaan maladministrasi Walikota Palembang dalam memberikan keputusan dan/atau tindakan mengenai penetapan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berakibat terhadap kenaikan nilai tagihan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 yang dikenakan kepada Wajib Pajak di Kota Palembang.

LAHP ini dihadiri langsung oleh Walikota Palembang Harnojoyo, Sekda Palembang Ratu Dewa, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Sulaiman Amin dan pihak terkait lainnya, di Kantor Ombudsman perwakilan Sumsel, Senin (8/7/2019).

“Ada beberapa tindakan korektif yang harus dilakukan walikota dalam 30 hari kedepan. Pertama, mengevaluasi Perwali nomor 17 dan 18 dengan melibatkan pihak DPRD Kota Palembang dan unsur masyarakat, kedua apabila tindakan korektif itu sudah dilaksanakan, maka segera lakukan sosialisasi ke masyarakat secara masif, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial, sehingga masyarakat bisa tahu semua apa yang menjadi aturan baru dan masyarakat jadi paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya,” ungkap Adrian.

Baca Juga :   Harnojoyo Lantik Pejabat Hasil Lelang Jabatan

Ia mengatakan, jika nanti dalam 30 hari kedepan, Pemkot Palembang belum melakukan koreksi atau saran Ombudsman, maka walikota Palembang dapat diberhentikan sementara dari jabatannya, dan mendapat diklat dari kementrian dalam negeri (Kemendagri) tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik.

“Kalau dalam 30 hari kedepan, walikota belum melaksanakan saran kami, maka akan kami sampaikan ke Ombudsman RI dan akan turun rekomendasi, bisa berupa diberhentikan sementara dari jabatannya, karena memang rekomendasi yang kami sampaikan itu wajib untuk dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan rekomendasi itu, maka sesuai UU Pemerintah Daerah (Pemda) pasal 351 kepala daerah bisa diberhentikan sementara dari jabatannya,” ungkap Adrian.

Baca Juga :   Warga Tegal Binangun Jakabaring Keluhkan Banjir, Diduga Akibat Pembangunan Depo LRT Diatas Rawa

Adrian juga mengungkapkan, jika nanti setelah revisi masih ada keberatan dari masyarakat, Pemkot Palembang diminta untuk melibatkan secara aktif pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT.

“Karena kemarin ada keluhan dari masyarakat yang mencoba melakukan keberatan dengan prosesnya yang cukup panjang dan ribet, sehingga kami minta kalau ada yang mengajukan keberatan dan keringanan dalam jumlah yang banyak di satu RT, maka itu dapat diwakili oleh RT tersebut,” imbuhnya.

“Kami juga minta ada revisi Perwali yang mengatur tata cara mengajukan keberatan dan keringanan, agar masyarakat tidak kesulitan mengajukan keberatan atau keringanan. Namun, harapan kami, dengan adanya revisi (PBB) nanti, tidak banyak lagi masyarakat yang mengajukan keberatan,” harapnya.

Ia juga mengingatkan, Walikota Palembang untuk melibatkan DPRD Kota Palembang dalam menentukan sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, agar tidak terjadi gejolak masyarakat di kemudian hari.

“Dalam setiap aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, DPRD harus dilibatkan,” tegasnya. (awj)

Konser Westlife di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pemasangan Instalasi Jargas Tidak Dipungut Biaya

Palembang, Koransn Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Usaha Milik Daerah kota Palembang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.