Home / Headline / Pemkot Tak Sanggup Selesaikan Sengketa Lahan Flyover

Pemkot Tak Sanggup Selesaikan Sengketa Lahan Flyover

2

Palembang, SN
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang saat ini tak sanggup lagi untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di flyover simpang Jakabaring. Pasalnya, hingga kini di lahan tersebut masih memiliki sertifikat ganda, serta pemilik lahanpun meminta harga ganti rugi tidak sesuai dengan yang ditetapkan Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP).

“Saat ini masih ada 4 persil lagi yang belum diganti rugi oleh Pemkot Palembang. Dua persil diantaranya tengah diproses di pengadilan karena memiliki sertifikat ganda, sedangkan dua persil lainnya harga ganti rugi tidak sesuai dengan KJPP,” kata Kepala bagian Agraria dan Perbatasan Pemkot Palembang, Fahmi Fadillah, Rabu (27/5).

Karena itu, sambung Fahmi, untuk menyelesaikan sengketa tersebut pihak pemkot menyerahkan kepada Pemprov Sumsel untuk mengambil langkah tegas sehingga pembangunan fly over tidak terhambat.

Baca Juga :   Menangis di Persidangan, Prada Deri Pramana Terdakwa Mutilasi Fera di Sungai Lilin Dimarah Hakim

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin seperti melakukan mediasi dengan warga serta membawanya kepengadilan, namun sengketa itu belum juga dapat diselesaikan sehingga Pemkot tidak bisa mengambil langkah lebih lanjut, karena itu kami menyerahkan permasalahan sengketa ini kepada Pemprov,” jelasnya.

Ia menerangkan, lahan dan proyek flyover merupakan proyek Pemprov Sumsel, sedangkan Pemkot Palembang hanya berperan untuk membantu proses pembebasan lahan, karena warga yang menempati lahan tersebut merupakan warga Palembang.

Saat ini, 2 persil sudah dibawa ke pengadilan karena memiliki sertifikat ganda, namun untuk keabsahan sertifikat itu sendiri belum dapat ditentukan karena kedua warga bersikeras mengakui lahan tersebut milik mereka, karena itu pihaknya meminta Pemprov untuk mengambil langkah tegas mendesak pengadilan dalam menentukan keabsahan sertifikat tersebut.

Baca Juga :   Aksi Coret Baju, Konvoi Hingga Pelanggaran Lalu Lintas warnai HARDIKNAS

“Untuk 2 persil lainnya, pemilik lahan bersikeras meminta ganti rugi sebesar Rp 10 juta per meter, padahal berdasarkan kajian KJPP harga permeter kawasan tersebut hanya Rp 2.140.000,” terangnya.

Ditambahkan Fahmi, akibat terkendalanya proses ganti rugi ke empat persil tersebut, proses pemasangan abutment untuk pilar P5-P6 disekitar kawasan simpang empat Jakabaring beberapa waktu yang lalu harus terpaksa dihentikan. Namun, saat ini pengerjaan flyover sudah kembali berjalan seperti semua.

“Kami berharap dengan diambil alihnya permasalahan sengketa ini ke tangan pemprov, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan. Kan nantinya flyover ini juga menguntungkan masyarakat setempat untuk mengurangi kemacetan,” pungkasnya. (wik)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Polda Sumsel Amakan 44 Kg Sabu dan 30 Ribu Butir Ekstasi

Palembang, KoranSN Waka Polda Sumsel, Brigjen Pol Rudi Setiawan, Jumat (23/8/2019) mengatakan, selama dua bulan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.