Sabtu , Februari 16 2019
Home / Politik dan Pemerintahan / Pemprov Sumsel Bentuk Satgas BPJS

Pemprov Sumsel Bentuk Satgas BPJS

H Mawardi Yahya. (foto-ist)

Palembang, KoranSN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan membentuk satuan tugas (Satgas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel.

Satgas ini akan mendata Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebenarnya di Sumsel, agar dapat memperoleh jaminan kesehatan atau mendapatkan pelayanan gratis.

“Berdasarkan instruksi presiden, bahwa semua program kesehatan gratis akan diintegrasikan ke BPJS, tapi harapannya semua benar-benar seluruh masyarakat yang berhak menerimanya dapat, makanya kita perlu Satgas untuk mendata, nantinya akan diketuai oleh Kepala Dinsos Sumsel dan bersama-sama kabupaten/kota untuk menyisir siapa yang berhak menerima,” ungkap Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (21/1/2019).

Baca Juga :   Harapkan Laporan Dugaan Money Politic di Lahat Cukup Bukti

Ia mengatakan, secara rinci, Satgas ini akan beranggotakan, dinas sosial, BPJS, Dukcapil dan dinas kesehatan.

Menurut Mawardi, Satgas ini sangat diperlukan, untuk mendapat data terbaru siapa-siapa yang berhak menerima bantuan kesehatan gratis, mengingat ada banyak data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kembalikan ke Pusat.

“Ini menjadi masalah, karena itu kita bentuk Satgas,” katanya.

Sementara Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Rizal Kennedy mengatakan mendukung langkah Pemprov membentuk Satgas BPJS. Ia mempertanyakan banyaknya data PBI yang direturn ke Pusat.

“Pertanyaan kita apakah itu sudah tepat sasaran, karena angka (PBI) 257 ribu, itu sangat banyak,” tukasnya.

Baca Juga :   Gerhana Matahari Total, Palembang Paling Ideal

Dikatakan Rizal, berdasarkan data dari BPS, dari 8 juta penduduk Sumsel, 1,3 juta jiwa masih dikategorikan tidak mampu. Oleh karena itu, ia meminta mereka yang dikategorikan miskin tersebut harus tercover dan terdata sebagai PBI dan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Pusat.

“Angka 257 ribu itu bukan angka yang sedikit. Harapan kita, memang di 2019 ini, dinas sosial dapat mendata mereka yang berhak menerima PBI dengan akurat, apalagi kita sudah menganggarkan Rp 2,6 miliar untuk pendataan itu,” ujar Rizal. (awj)

Hotel Grand Inna Palembang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Survei Etos Institue, HT Kembali Berpeluang Menjadi Anggota DPR RI

Palembang, KoranSN 10 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI petahana yang kembali maju pada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.