Peneliti Sebut Dana Desa Boleh Dimanfaatkan Atasi Kekeringan

Gapura yang dibangun dengan dana desa. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Kepala Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan (PSP3) IPB Dr Sofyan Sjah mengatakan salah satu solusi mengatasi kekeringan dengan membangun desa mandiri air, pembangunan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan dana desa.

“Boleh-boleh saja dana desa digunakan untuk membangun desa mandiri air untuk mengatasi kekeringan,” kata dia di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ia menambahkan pemanfaatan dana desa bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa, mulai dari persoalan infrastruktur hingga kekeringan.

Tetapi, lanjut dia ada persoalan terkait regulasi dari dana desa yang menjadi jebakan sehingga membuat aparat desa sulit untuk bergerak, berbuat sesuai kebutuhan desanya.

“Dalam regulasi itu ada jebakan dalam dana desa,” ujarnya.

Menurut dia, jebakan itu berupa aturan yang dikeluarkan Kementerian desa untuk mengkanalisasi dana desa yang sejak awal orientasinya diarahkan untuk infrastruktur seperti jalan, lapangan bola, irigasi, embung dan lainnya. Aturan tersebut Permendes Nomor 4 Tahun 2017, Permendes Nomor 19 Tahun 2017 (dana desa tahun 2018) dan Permendes Nomor 22 Tahun 2016.

Baca Juga :   Kemendes Diminta Verifikasi Ulang Desa Terkait Kasus Desa Fiktif

Ia menjelaskan orientasi kebijakan tidak menjawab eksisting kondisi yang ada di desa saat ini, mengingat tidak semua desa membutuhkan infrastruktur. Selain itu, setiap tahun pemerintah mengeluarkan permendes terkait prioritas penggunaan dana desa.

“Tidak semua desa butuh lapangan bola, jalan, atau gari-garis yang disebutkan dalam permedes terkait alokasi dana desa,” katanya.

Kendala lainnya adalah persoalan data di desa yang belum akurat (presisi) yakni 10 data tematik seperti batas desa, landuse, luas desa, demografi, kesehatan, pendidikan, sampah, sumber air, infrastruktur dan topografi.

Sementara persoalan data menjadi bagian penting untuk memahami seperti apa potensi desa tersebut, sehingga alokasi dana desa bisa diarahkan sesuai kebutuhan desa.

Kendala ini ditemukan PSP3 IPB di desa binaannya seperti di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dekat dengan kampus pertanian serta pusat pemerintah, sekitar 46 persen data yang disajikan salah.

Baca Juga :   Restorasi Gambut di Sumsel Butuh Rp 92 Miliar

“Kami menawarkan pembuatan data desa menjadi terperinci, ketika berdialog dengan kepala desa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena alokasi dana desa tidak memungkinkan untuk membuat data-data yang baik,” kata Sofyan.

Ia mengkhawatirkan ketika daya salah maka pembangunan juga akan salah dan hitungan keberhasilan pembangunan juga menjadi salah.

“Kalau persoalan kekeringan terdata dengan baik, sah-sah saja dana desa digunakan untuk penanggulangan kekeringan di desa,” lanjutnya. (Antara/ags)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Mendes PDTT: Sisa Dana Desa untuk PKTD Akan Serap Jutaan Tenaga Kerja

Jakarta, KoranSN Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.