Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

Penerima PKH Meningkat

ilustrasi PKH
ilustrasi PKH. FOTO/NET

Palembang, KoranSN

Pada triwulan pertama di tahun 2016 ini, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Selatan (Sumsel) meningkat dari sebelumnya total penerima PKH sebanyak 96,67 meningkat menjadi 107.739 Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Demikian diungkapkan Korwil PKH Provinsi Sumsel I, Arniza Nilawati, kemarin.

Dijelaskannya, komponen PKH ini sendiri terdiri dari KSM yang memiliki ibu sedang hamil/nifas atau mempunyai balita, kemudian mempunyai anak prasekolah, ada anak Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) serta SMA.

“Data ini setiap triwulannya selalu berubah dan tidak sama karena selalu ada verifikasi data,” terangnya.

Untuk jumlahnya sendiri, dirinya menguraikan, ditahun 2016 sendiri ada 3909 Bumil, Balita 46.789, Apras 3.275, SD sebanyak 107.717, SMP 51.272, SMA sebanyak 26.903. Untuk Bumil sendiri akan mendapatkan PKH sebesar Rp 1,2 juta naik dari tahun 2015 yang lalu yang hanya menerima Rp 1 juta.

“Tapi untuk penyalurannya sendiri dilakukan empat kali dalam setahun atau per triwulan,” jelasnya.

Baca Juga :   Akhir November, KPU Palembang Launching Pilkada

Demikian juga untuk pembayaran PKH yang lain dilakukan setiap triwulannya. Dirinya juga menambahkan, dalam verifikasi data PKH ini sendiri menggunakan sistem digital, sehingga menjadi tugas para pendamping melakukan pemantauan anak dari keluarga yang tidak mau sekolah dan tidak sakit serta bumil yang tidak melakukan pemeriksaan kandungannya.

“Jika anak tersebut sudah mendapatkan PKH tidak ada alasan untuk tidak bersekolah, begitu juga bumil tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan kehamilannya,” terangnya.

Dirinya juga menambahkan, ditahun 2016 saat ini, Pemerintah pusat juga kembali menambah komponen penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH). Komponen tersebut yakni Lanjut Usia (Lansia) dan Disabilitas yang berasal dari Keluarga Sangat Miskin (KSM) sehingga nantinya kedua komponen ini akan mendapat PKH.

“Komponen ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat, namun untuk penyalurannya sendiri belum dapat dilakukan karena harus didata terlebih dahulu,” ungkapnya.

Meskipun ditambah, sambung Amriza, untuk anak disabilitas harus diusia sekolah sampai dengan 21 tahun sedangkan untuk lansia harus diatas usia 70 tahun. Menurutnya, komponen yang ditambah ini sangat baik, terlebih untuk anak disabilitas mengingat kebutuhan anak disabilitas lebih besar dibandingkan anak normal. Sedangkan untuk lansia sendiri agar tidak menjadi beban pada keluarga.

Baca Juga :   Syahrial Oesman Sarankan Kader Nasdem Maju Pilkada

“Misal, suatu KSM yang ibunya sedang hamil, mempunya anak SD dan SMP, PKH hanya diberikan pada komponen KSM tersebut, jika memiliki komponen lansia otomatis akan mengurangi PKH yang diterima KSM tersebut karena harus membiaya keluarga lansia. Karena itu, pemerintah pusat menambah komponen lansia ini,” tandasnya. (wik)

Publisher : Fitriyanti

Avatar

Lihat Juga

Herman Deru Makan Bersama Fakir Miskin di Rumah Duafa

Palembang, KoranSN Usai melaksanakan Safari Jumat, Gubernur Sumsel H Herman Deru menyempatkan diri menyambangi Warung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.