Penyuap Bupati nonaktif Yan Anton Ferdian Divonis 1,5 Tahun Penjara



VONIS- Zulfikar Murarami terdakwa penyuap Bupati Banyuasin didampingi para kuasa hukumnya saat mengikuti sidang vonis di PN Tipikor Palembang, Kamis (9/2/2017). Foto Foto Ferdinand Deffryansyah/ koran-sn.

Palembang, SN
Direktur CV Putra Pratama, Zulfikar Muharrami terdakwa penyuap Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian, Kamis (9/2)
divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang dengan hukuman pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan) penjara.

Vonis Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam sidang sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara.

Majelis Hakim yang diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH saat membacakan vonis terdakwa mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti serta fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka pihaknya selaku Majelis Hakim menilai unsur pidana yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara syah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tipikor.

“Untuk itulah, kami selaku Majelis Hakim dengan ini memvonis terdakwa Zulfikar Muharrami dengan hukuman pidana 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara,” tegas hakim.

Menurut Hakim, dalam perkara ini terdakwa jelas terbukti telah memberikan uang fee yang merupakan uang suap untuk keperluan Yan Anton. Dimana uang fee tersebut mencapai 15 persen hingga 20 persen dari setiap proyek yang didapatkan. Kemudian uang fee  diberikan terdakwa kepada Yan Anton (terdakwa berkas terpisah) melalui Sutaryo (terdakwa berkas terpisah) maupun Kirman (terdakwa berkas terpisah).

“Dalam persidangan, terdakawa mengakui telah memberikan uang fee untuk mendapatkan proyek sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan total keseluruhan mecapai Rp 7,4 miiliar. Bahkan berdasarkan fakta-fakta persidangan, jika dari jumlah uang fee tersebut juga ada uang senilai Rp 2 miliar yang diduga digunakan Yan Anton untuk diberikan kepada Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam yang uangnya diduga untuk pembahasaan APBD,” ungkap Hakim.

Baca Juga :   Curi Kabel Listrik, Wak Pet Dibuih

Lebih jauh dikatakan Majelis Hakim, semua pemberian uang yang dilakukan terdakwa tidak lain bertujuan agar Yan Anton melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dalam jabatan Yan Anton selaku penyelengara negara.

“Sebab, setelah uang fee tersebut diberikan. Selanjutnya Sutaryo mengikutkan perusahaan terdakwa dalam proyek barang dan jasa di Dinas Pendidikan Banyuasin, hal itu dilakukan diduga setelah mendapatkan izin dari Yan Anton selaku Bupati Banyuasin. Dari itulah proyek yang dilelang dapat dimenangkan oleh terdakwa Zulfikar,” terangnya.

Dilanjutkan hakim, sedangkan untuk vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, pihaknya selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Kelas I A Palembang memiliki pertimbangan, karena selama persidangan terdakwa berlaku sopan, jujur dan terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari maka. Untuk itulah, Justice Collaborator (JC) terdakawa yang diajukan diterima oleh Majelis Hakim.

Usai membacakan vonis dimuka persidangan Ketua Majelis, Hakim Arifin SH MH memberikan waktu kepada terdakwa Zulfikar untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

“Terdakwa memiliki waktu 7 hari fikir-fikir untuk menyatakan sikap, apakah menerima atau melakukan banding atas vonis tersebut,” ujar hakim sembari menutup persidangan.

Pantauan di lapangan, selama mendengarkan vonis yang dibacakan Majelis Hakim. Nampak terdakwa Zulfikar selalu menundukkan kepalanya. Bahkan selama duduk di kursi pesakitan, se-sekali terdakwa mengambi sapu tangan dari saku celananya untuk mengusap keringat yang keluar di wajahnya.

Setelah persidangan terdakwa Zulfikar enggan memberikan komentar kepada sejumlah wartawan. Sembari menundukkan kepalanya terdakwa melangkah ke luar ruang sidangan. “Langsung ke kuasa hukum aku be,” singkat Zulfikar.

Sementara Riska, kuasa hukum Zulfikar Muharrami menyatakan jika terdakwa menerima vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. “Kami menerima dan tidak melakukan upaya banding,” ujarnya.

Baca Juga :   KPK Lakukan Selidikan Pengembangan Kasus Suap RAPBD Jambi

Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Feby Dwiyandospendy menegaskan, jika pihaknya saat ini belum menyatakan sikap, apakah menerima atau akan melakukan banding atas vonis terdakwa Zulfikar tersebut.

“Kami akan melapor kepada pimpinan KPK terlebih dahulu, karena ini sudah SOP kami. Jadi saat ini kita belum menyatakan sikap, sebab kami mau melapor ke pimpinan apakah akan menerima atau banding. Meskipun demikian, vonis yang dijatuhkan hakim masih 2/3 dari tuntutan kami. Dengan telah divonisnya terdakwa maka untuk barang bukti perkara terdakwa Zulfikar dipergunakan untuk persidangan terdakwa Yan Anton dan terdakwa lainnya,” pungkasnya.

Diketahui dalam persidangan sebelumnya, Kamis 26 Januari 2017, JPU KPK telah menuntut Zulfikar Muharrami dengan hukuman pidana 2 tahun penjara. Hal tersebut karena JPU menilai perbuatan Zulfikar secara syah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI  No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi.

“Untuk itu, kami JPU KPK menuntut terdakwa Zulfikar Muharrami dengan hukuman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara,” tegas Feby JPU KPK. (ded)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

KPK: Izin Penggeledahan Kantor PT Jhonlin Baratama Sudah Sesuai Aturan

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses pengajuan izin penggeledahan di Kantor PT Jhonlin …