Home / Kota Musi / Perda KTR Palembang Harus Berimbang

Perda KTR Palembang Harus Berimbang

Ketua Umum AMTI), Budidoyo dan Ketua Umum APTI Soeseno saat memberikan penjelasan seputar Perda KTR.
Ketua Umum AMTI),
Budidoyo dan Ketua Umum APTI Soeseno saat memberikan penjelasan seputar Perda KTR.

 

Palembang, koransn

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang No. 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) yang disahkan sejak Mei tahun 2009 harus berimbang dan adil. Karena masih menggunakan PP No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan sebagai konsideran hukumnya. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo, kemarin.

Dikatakannya, Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumsel merupakan kota kedua terbesar di Sumatera sekaligus menjadi kota barometer bagi Kota/kabupaten lain dalam hal perumusan dan penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Dinamika regulasi yang mengatur tentang KTR cukup tinggi, terbukti pada akhir tahun 2012 telah disahkanPP No 109 Tahun 2012.

“Maka seyogyanya peraturan daerah yang masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 perlu ditinjau kembali,” tambah Budidoyo.

Perda KTR Palembang No. 7 Th 2009 dijelaskannya, memuat beberapa aturan yang kontradiktif dengan peraturan yang berlaku saat ini. Misalnya tidak menjamin diperbolehkannya keberadaan tempat khusus merokok di tempat kerja dan tempat umum.

Budidoyo menegaskan Perda No. 7 Th 2009 Kota Palembang jelas bertentangan dengan PP 109 / 2012 pasal 51 tentang keharusan menyediakan tempat khusus untuk merokok dan Keputusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011, tentang kewajiban menyediakan tempat khusus merokok.
Adanya beberapa pasal yang tidak menjamin diperbolehkannya kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di tempat penjualan produk tembakau sangat berimplikasi terhadap penurunan ekonomi hasil tembakau.
Keputusan MK No. 71/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi dikatakannya, menetapkan, bahwa tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan, diperjualbelikan dan tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang, sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau.

Baca Juga :   Aliansi Mahasiswa Palembang Peduli Demokrasi Gelar Konvoi Tuntut KPU Sumsel Netral Selama Pemilu 2019 (FOTO)

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno, menyatakan bahwa Perda No. 7/ 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak mempertimbangkan aspek ekonomi industri hasil tembakau (IHT).

Menurut Soeseno, akan terjadi efek domino penurunan ekonomi pada sektor industri hasil tembakau. Potential lost ekonomi pada indusri hasil tembakau juga akan berimbas pada petani tembakau, petani cengkeh dan peritel.

Pantauan lapangan sejak 4 tahun terakhir di Palembang telah terjadi penurunan sebesar 8 – 10% terhadap serapan pasar produk hasil tembakau. Penurunan serapan bahan baku tembakau juga menurun kira – kira 42 ton per bulan, pada sektor peritel telah kehilangan pendapatan sebesar 4 M per bulan, dan pastinya PAD Kota Palembang juga akan penurunan pemasukan pendapatan dari iklan.

Baca Juga :   Herman Deru Minta BSB Lebih Berani Bersaing

“Hal ini terjadi karena aspek – aspek tata niaga juga diatur dalam Perda
No. 7/2009,”ujar Soeseno.
Menurutnya, jika Perda tersebut untuk mengatur paparan asap rokok bagi perokok pasif, ibu hamil dan anak-anak, maka sebaiknya yang diatur adalah zonanya bukan tata niaganya. “Jadi mestinya Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR),” tambah Soeseno.
Ditambahkannya, industri hasil tembakau menyerap tenaga kerja lebih dari 6 juta orang dan tahun lalu berkontribusi sebesar Rp. 139,5 triliun terhadap penerimaan cukai negara, telah berada dalam tekanan yang besar dengan kebijakan cukai dan pajak.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak menambah dengan kebijakan kawasan tanpa rokok yang eksesif.” pungkas Soeseno. (ima)

Publisher : soimah

Avatar

Lihat Juga

Pemkab Batanghari Pelajari Sistem Pelayanan Publik Kota Palembang

Palembang, KoranSN Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan kunjungan kerja untuk mempelajari sistem pelayanan publik di Kota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.