Pertamina MoU Kejari PALI dan Lubuklinggau

tampak suasana sebelum dilakukan penandatangan MoU. (foto-anasrul/koransn.com)

PALI, KoranSN

GUNA mencegah meluasnya gangguan sosial semacam pengklaiman lahan dan penggunaan aset perusahaan tanpa izin, Pertamina EP Asset 2 Field Pendopo belum lama ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan focus group discussion bersama Kejari PALI dan Kejari Lubuklinggau.

Assisten Manager Legal and Relatio Pertamina Pendopo, Feri Prasetyo Wibowo mengatakan, penandatangan MoU yang dilakukan tersebut sebagai langkah awal untuk mensosialisasikan hukum kepada masyarakat.

“Ini untuk langkah awal mensosialisasikan hukum kepada masyarakat,” ungkap Ferry.

Menurutnya, saat ini telah banyak lahan perusahaan dan asset Pertamina sudah digunakan masyarakat, seperti telah berdiri bangunan tempat tinggal dan ada sebagian digunakan sebagai lahan perkebunan atau pertanian yang digunakan warga tanpa izin, baik di Kabupaten PALI maupun Kabupaten lainnya diwilayah kerja PEP Pendopo Field.

Baca Juga :   DPRD OKI Minta RSUD Tingkatkan Pelayanan

“Mengenai soal itu, sepenuhnya kita serahkan ke kejaksaan sebagai pendamping hukum negara untuk menyelesaikan segala permasalahan sosial agar kami tidak menyalahi,” tandasnya.

Dirinya meyakini, keterlibatan pihak kejaksaan dapat memberikan dukungan serta memberikan pendampingan hukum terhadap segala permasalahan yang muncul akibat kegiatan operasional perusahaan.

“Wilayah kita cukup luas, mencakup lima kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, kami harap pihak kejaksaan dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat serta dan mendukung upaya perusahaan dalam menjaga aset-aset barang milik negara yang dikelola perusahaan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kejari PALI, Yunitha Aripin didampingi Kepala Kejari Lubuklinggau, Zairida menyambut baik dan mengapresiasi sikap Pendopo Field.

Baca Juga :   Korban Kebakaran Ujan Mas Dapat Santunan

“Kejaksaan tidak akan tinggal diam dan sangat mendukung kegiatan percepatan peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Apapun yang dibutuhkan pihak perusahaan baik itu bentuk dukungan maupun pendampingan hukum, kejaksaan akan siap membantu. Ditandatanganinya MoU ini mudah-mudahan menjadi landasan kejaksaan dalam pendampingan hukum untuk peningkatan produksi Migas maupun menyelamatkan aset negara yang dikelola Pertamina,” tutupnya (ans)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Dihantam Puting Beliung, 8 Rumah dan Bangunan di Pagaralam Rusak

Pagaralam, KoranSN Sekitar delapan bangunan rumah dan gudang rusak berat dihantam angin puting beliung. Kejadian …