Home / Foto / Petani OKI dan Mura Desak Izin Perkebunan Dihentikan

Petani OKI dan Mura Desak Izin Perkebunan Dihentikan

Ratusan petani dari Kabupaten OKI dan Musi Rawas yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Untuk Petani bersama WALHI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Senin (8/10). Dalam salah satu tuntutannya massa petani mendesak Kanwil BPN Sumsel untuk menghentikan semua proses perizinan baru perkebunan di Sumatera Selatan. (Foto/Ferdinand Deffriyansyah/koransn)

Palembang, KoranSN

Ratusan petani dari Kabupaten OKI dan Musi Rawas (Mura) mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk mencabut izin operasional sejumlah perusahaan, karena merugikan masyarakat.

Petani yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Untuk Petani ini menyuarakan keinginannya saat berunjuk rasa di kantor BPN Sumsel, Senin (8/10).

Koordinator aksi yang juga aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Febrian mengatakan, potensi konflik antara petani dan perusahaan ada di OKI yang tersebar di tujuh desa, dan di Mura ada di 3 desa.

Baca Juga :   5000 Personil Gabungan Amankan Jalur Mudik di Sumsel
Ratusan petani dari Kabupaten OKI dan Musi Rawas yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Untuk Petani bersama WALHI menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Senin (8/10). Dalam salah satu tuntutannya massa petani mendesak Kanwil BPN Sumsel untuk menghentikan semua proses perizinan baru perkebunan di Sumatera Selatan. (Foto Foto/Ferdinand Deffriyansyah/koransn)

“Kami minta BPN menindak dan mengevaluasi izin perkebunan kelapa sawit yang sudah diterbitkan, yakni di OKI ada tujuh desa tersebar di Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan SP Padang dan Kecamatan Air Sugihan, dan di Musi Rawas ada di 3 desa,” ungkap Febrian.

Secara rinci Febrian mengungkapkan, pihaknya mendesak Kanwil ATR/BPN Sumsel untuk menghentikan semua proses perizinan baru perkebunan di Sumsel, kemudian mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan reforma agraria yang transparan dan bertangungjawab memastikan kepentingan petani penggarap terpenuhi khususnya di wilayah-wilayah konflik.

Baca Juga :   Herman Deru Berharap Kabut Asap Segera Berlalu

“Kami juga mendasak perintah untuk memastikan implementasi kebijakan reforma agraria tepat sasaran untuk kepentingan petani pengarap bukan perusahaan skala besar. Kemudian kami mendesak Pemprov Sumsel untuk mengevaluasi dan mencabut Perda no 8 tahun 2016 tentang kebakaran hutan dan lahan yang telah menghilangkan hak petani tradisonal di Sumsel,” ungkap Febrian.

Ia juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan yang refresif dalam penyelesaian konflik sumber sumber agraria Sumsel.

Sementara Jhon Heri, petani dari Desa Rengas Kabupaten OKI menyatatakan warga Rengas menolak izin penanaman kelapa sawit dari PT. Bintang Harapan Palma (BHP).

Ia mengaku, lahan yang masuk dalam garapan PT BHP adalah lahan warga, yang hingga kini belum ada ganti ruginya.

“Apabila tanah itu digarap oleh PT BHP, bagaimana nasib kami, sebagai masyarakat kecil. Oleh karena itu, kami mendesak izin perkebunan kelapa sawit milik PT BHP itu dibatalkan,” harap Jhon. (awj)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Lemhannas RI Lakukan Pengukuran Hasil Pendidikan 2019 di Kodam II/Swj

Palembang, KoranSN Kegiatan Pengukuran Hasil Pendidikan (Evaluasi Dampak) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI …