Pilkada Harus Taati Protokol Kesehatan

Tangkapan layar siaran langsung konferensi pers Kepala BNPB Doni Munardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kantor BNPB, Rabu (18/3/2020). (Foto-Antaranews)

Jakarta, KoranSN

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menaati dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 karena dari 261 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada, sebanyak 40 daerah di antaranya masuk dalam risiko tinggi atau zona merah penyebaran virus corona.

“Gugus Tugas telah merekomendasikan penyelenggaraan Pilkada 2020 namun dengan catatan khusus yaitu harus menaati protokol kesehatan. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan pra-kondisi untuk seluruh daerah yang melaksanakan pilkada sehingga petugas di lapangan dan masyarakat memahami,” kata Doni Munardo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR secara virtual dan fisik, di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Baca Juga :   Demo Mahasiswa Banten Tolak UU Omnibus Law Berujung Ricuh

Langkah itu, menurut dia, harus dilakukan karena dari 261 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, ada 40 daerah yang masuk risiko tinggi penyebaran COVID-19.

Ia mengatakan sebanyak 99 kabupaten/kota masuk zona orange atau risiko sedang, 72 masuk zona kuning atau risiko ringan, dan 43 masuk zona hijau atau tidak terdampak penyebaran COVID-19.

“Daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 untuk kabupaten/kota sebanyak 261 kabupaten/kota, terdiri atas 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 risiko sedang, dan 40 risiko tinggi penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Doni meminta penyelenggara pilkada bisa mengetahui secara rinci dan mengikuti perkembangan, daerah mana saja yang menjadi zona hijau, kuning, orangem dan merah.

Menurut dia, bisa saja daerah yang masuk zona merah jelang Pilkada, berubah menjadi zona kuning, namun sebaliknya zona kuning bisa menjadi zona orange atau jadi merah.

Baca Juga :   Titiek Soeharto: Hasrat Masyarakat untuk Perubahan Tidak Bisa Dibendung

Ia mengatakan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, proses penyelenggaraan harus tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.

“Protokol kesehatan dasar adalah tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Kalau akan dilakukan, pertemuan dengan skala terbatas itu pun harus diawasi ketat, karena kalau kita lihat ada banyak variasi daerah pilkada, ada risiko tinggi, sedang, rendah, warna kuning, dan yang masih belum terdampak,” katanya. (antara/awj)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

DPR Dorong Pemulihan Ekonomi Dengan Instrumen UU Cipta Kerja

Jakarta, KoranSN Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.