Rabu , September 26 2018
Home / Nasional / PKS: Iklan Jokowi di Bioskop Harus Dicopot

PKS: Iklan Jokowi di Bioskop Harus Dicopot

Hidayat Nur Wahid. (foto-net.vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Pemasangan iklan hasil kinerja pemerintah yang disertai kutipan Presiden Joko Widodo di bioskop menjadi sorotan. Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nurwahid pertanyakan iklan penyampaian kinerja itu yang hanya menyoroti Jokowi.

“Ya humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi kinerja dari pemerintah, tapi kan pemerintah konteks ini bukan hanya Jokowi saja. Bahkan kinerja Kominfo pun perlu disampaikan,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Hidayat mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) malah jadi membuat sesuatu yang menimbulkan tafsir adanya kampanye. Apalagi kata dia, diketahui Jokowi merupakan salah satu bakal capres yang bersaing di Pemilihan Presiden 2019.

Baca Juga :   Dua Korban Longsor Puncak Ditemukan Tewas

“Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja. Karena alih-alih itu menghadirkan simpati, itu akan menghadirkan antipati,” ujar Hidayat.

Menurut dia adanya iklan itu juga mengganggu kenyamanan penonton yang sudah membayar uang untuk menonton film. Bukan untuk melihat iklan Presiden Jokowi.

“Jadi menurut saya sih elegannya kalau pun ingin menyampaikan program-program pemerintah. Ya janganlah di tempat-tempat yang di mana rakyat harus membayar gitu. Mungkin pemerintah bisa buat baliho atau di TV-TV punya pemerintah, seperti TVRI misalnya,” katanya.

Baca Juga :   Listrik Sering Padam, Ketua Komite II DPD RI Sidak PLN Palembang

Sebelumnya, Kominfo menilai tidak ada yang salah dari iklan tersebut, sehingga mereka menolak mencopot iklan tersebut. Alasannya, iklan tersebut tidak menjelekkan orang atau pun lembaga lain. Iklan tersebut juga ditegaskan bukan sebagai bagian kampanye Jokowi.

“Dapat saya sampaikan bahwa iklan tersebut bukan Kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Government Public Relation atau menjadi humas pemerintah,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu. (viva.co.id)

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2019-2024

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

MA Tolak Kasasi Andi Narogong di Kasus e-KTP

Jakarta, KoranSN Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam perkara ...

error: Content is protected !!