PNS Dilarang Berangkat Pakai Maskapai Garuda

Palembang, KoranSN

Akibat efisiensi yang terjadi di Pemprov Sumsel, maka Pegawai Negeri Sipili (PNS) di lingkup Pemprov Sumsel dilarang berangkat menggunakan pesawat garuda. Hal ini diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman saat ditemui di Pemprov Sumsel, Kamis (10/11/2016).

“Ya, kebijakan untuk tidak menggunakan pesawat garuda saat ini sudah berjalan,” terangnya.

Meskipun begitu, lanjut Mukti, kebijakan tersebut ada pengecualiannya, seperti pada saat Gubernur Sumsel H Alex Noerdin berangkat, maka yang mendampinginya boleh untuk menggunakan pesawat garuda. Selain itu, pengecualian ini untuk Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki.

“Yang menampinginya itu otomatis satu pesawat, jadi boleh saja menggunakan garuda,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Laonma PL Tobing juga mengakui hal tersebut. “Kebijakan ini dilakukan pada awal tahun dalam rangka menyikapi efisiensi anggaran yang terjadi di Pemprov Sumsel,” katanya.

Baca Juga :   Bawaslu Sumsel Imbau Calon Kepala Daerah Tak Politisasi Bantuan Kemanusiaan

Meskipun begitu, dirinya juga mengaku untuk beberapa eselon seperti eselon II tetap diperbolehkan untuk menggunakan layanan maskapai Garuda. Sedangkan, untuk eselon III dan IV serta staf dipersilahkan menggunakan maskapai lainnya dengan budget disesuaikan.

“Tapi, jika memang eselon III dan IV ini berangkat bersamaan dengan eselon II maka diperbolehkan saja karena mendampingi kecuali terpisah dengan eselon II,” terangnya.

Menurutnya, jika nantinya ada tiket promo dari Garuda Indonesia dan masuk ke dalam batasan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sumsel maka bisa saja menggunakan maskapai tersebut. “Jadi kita lihat kebijakannya, mana yang murah,” ujarnya.

Baca Juga :   Prada 'DP' Mengaku Bunuh dan Mutilasi Korban Fera Karena Dimintai Menikah

Disinggung untuk batasan harga, dirinya menambahkan, bahwa pembatasan ini hanya untuk tarif saja bukan membatasi rangenya. “Jadi harus tiket yang ekonomi dan murah. Kebijakan ini juga akan tetap dilanjutkan tahun depan mengingat masih berpeluang  terjadinya efisiensi lagi,” tandasnya. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Decky Canser

Avatar

Lihat Juga

Ahmad Yani Ajukan Kasasi ke MA

Palembang, KoranSN Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ricky BM, Selasa (20/10/2020) mengatakan, Ahmad Yani yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.