Selasa , September 25 2018
Home / Politik dan Pemerintahan / PNS Pasang Banner Paslon di Pagar Rumah Juga Disanksi

PNS Pasang Banner Paslon di Pagar Rumah Juga Disanksi

Kabid Pembinaan, Perizinan dan Penilain Kinerja Aparatur, Adrianus Amri. (foto-reigan/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Palembang pada bulan Juni mendatang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang yang lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bersikap netral. Apabila ada PNS yang ikut dalam kampanye pasangan calon (Paslon) maka PNS tersebut terancam dipecat karena dinilai telah melanggar kode etik dan bersikap tidak netral.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Ratu Dewa melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Perizinan dan Penilain Kinerja Aparatur, Adrianus Amri mengatakan, sesuai UU Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bagi PNS atau ASN yang terlibat dalam kampanye politik bisa dikenakan sanksi pelanggaran kode etik bahkan parahnya hingga pemecatan.

Menurut Amri, sebagai warga negara memilki hak untuk demokrasi sah-sah saja, asalkan tidak berpihak kepada pasangan calon (Paslon). Jadi, untuk PNS yang akan mendampingi Paslon dalam kampanye harus bersikap pasif dan jangan memberikan gerakan tubuh secara simbolis mengajak serta mendukung memenangkan Paslon.

Baca Juga :   Terbukti Ijazah Palsu, Mantan Anggota DPRD Empat Lawang Resmi Jadi Napi

“Kalau PNS hanya mendampingi boleh saja, asalkan bersikap pasif. Tapi, bagi PNS yang kedapatan aktif dalam kampanye sanksi dari majelis kode etik telah menunggu. Bahkan lebih parah lagi sanksi hukuman disiplin, misalnya PNS tersebut menggunakan atribut partai dan terlihat aktif dan itu akan berurusan dengan majelis penjatuhan hukuman,” ungkap Amri, Selasa (6/2).

Amri mengatakan, pada Pilkada tahun 2018 ini sesuai ketentuan dari Kemen PAN-RB serta Kemendagri, apabila KPU telah menetapkan Paslon maka PNS atau ASN yang mengunggah photo Paslon ke Sosial Media (Sosmed), artinya sudah melanggar pelanggaran kode etik. Karena itu para PNS harus menjaga wibawa sebagai PNS atau ASN.

“Bahkan PNS yang memasang banner dari Paslon di pagar atau halaman rumahnya juga sudah melanggar aturan. Jadi, PNS harus bersikap netral dan kalau memang ingin mendampingi Paslon kampanye juga harus bersikap pasif, dengan catatan tidak boleh ikut-ikutan,” jelasnya.

Ia menuturkan, pada tahun 2017 lalu PNS di Kota Palembang yang mengalamai sanksi kedisiplinan hingga pemecatan hanya dua orang. Sedangkan di tahun 2016 ada empat orang. Sedangkan untuk PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat di tahun 2017 lalu ada enam orang.

Baca Juga :   Umumkan 9 Calon Kepala Daerah yang Diusung, PDIP Target Menang di 7 Daerah

Lebih jauh dijelaskannya, adapaun sanksi disiplin tingkat berat bagi PNS antara lain; dilepas dari jabatan, turun pangkat satu tingkat lebih rendah selama satu satun, turun pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 tahun dan terakhir diberhentikan secara hormat.

“Pada tahun 2017 lalu ada satu PNS yang diberhentikan secara tidak hormat, seperti sanksi tindak pidana korupsi. Untuk tahun 2016 tidak ada dan tahun 2015 ada tiga orang,” ujarnya.

“Jadi diharapkan setiap PNS memiliki integritas agar tindak pidana KKN bisa diminimalisir. Kita BKD juga dituntut mengutamakan kinerja, inovasi, kreatifitas dan daftar hadir agar mengurangi tindakan yang tidak diinginkan, sehingga tidak mendapatkan sanksi ringan, sedang maupun sanksi berat apalagi sampai pemecatan,” pungkasnya. (rgn)

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2019-2024

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Antisipasi Tongkang Batubara Tabrak Tiang Jembatan, Dewan Sumsel Ingatkan PTBA

Palembang, KoranSN DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) 1 mengingatkan PTBA perihal tonase dan aturan pengangkutan ...

error: Content is protected !!