PNS Terlibat Kampanye Politik, Sanksi Tegas Pemecatan Menunggu

Joko Siswanto. (foto-dok/reigan/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Tahun 2018 menjadi tahun pesta demokrasi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel). Untuk itu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulu biasa disebut Pegewai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk bersifat netral.

Jika PNS terbukti terlibat dalam kampanye politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) maka sanksi tegas dicopot dari jabatannya telah menunggu.

Demikian dikatakan Pengamat Politik dan Sosial sekaligus Rektor Universitas Taman Siswa (Tamsis) Palembang, Joko Siswanto, Rabu (3/1/2018).

Menurut Joko, para PNS serta aparat kemanan negara, baik TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam bentuk politik apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, apalagi ikut serta misalnya jadi panitia kampanye.

“Sanksi untuk PNS yang terlibat dalam Pilkada Politik jelas ada, tapi dilihat dulu dalam bentuk bukti apa. Sanksi ringannya itu teguran dengan diberi surat peringatan, kemudian jika terbukti terlibat betul sanksi tegasnya pemecatan,” jelasnya.

Baca Juga :   Soal Kekurangan Isi Bantuan Paket Sembako di Kertapati dan SU 1, Wawako Palembang Akui Ada Kesalahan Pendataan Dari Bulog

Ia mencontohkan, jika ada PNS mengunggah foto ke media sosial, kalau dari sisi hukum belum tentu berpihak, akan tetapi dari sisi sosial, hal tersebut tidaklah etis dan tidak pantas, lantaran bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam politik praktis. Jadi, netralitas harus dijaga.

Untuk saat ini, lanjut Joko, memang belum ada calon kepala daearah, lantaran belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian sekarang masih dikatakan bakal calon.

“Untuk saat ini kalau ada PNS masih ada yang berfoto dengan salah satu bakal calon itu tidak masalah, tetapi kalau sudah ditetapkan KPU artinya sudah menjadi calon kepala daerah. Nah, sebaiknya jangan diunggah ke media sosial. Sebab, foto tersebut bisa bermasalah dan bisa mempengaruhi orang lain, itu artinya sama saja tidak netral,” jelasnya.

Baca Juga :   Bangun Ruko Harus Tanam Pohon 2,5 Meter

Dirinya menghimbau kepada PNS ataupun polisi dan militer yang masih aktif untuk bersifat netral dan jangan ada indikasi terlibat mendukung kepada salah satu bakal calon kepala daerah. Apalagi terlibat dalam tim pemenangan.

“Hal tersebut sebaiknya dihindari, karena netralitas harus tetap terjaga demi keamanan pesta demokrasi Pilkada khusunya di Kota Palembang ini,” tuntasnya. (rgn)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

ASN Palembang Award Diumumkan, Ini Nama-Nama 24 ASN yang Terpilih

Palembang, KoranSN Malam Grand Final Pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) Palembang Awards 2020 yang berlangsung …